Menkes: Perencanaan Tenaga Kesehatan Harus Sesuai Perubahan Epidemiologi dan Demografi di Indonesia

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang berbasis data, terukur, dan menyesuaikan dinamika epidemiologi serta perubahan struktur penduduk. Hal ini ia sampaikan dalam Seminar Nasional rangkaian HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Menkes menyoroti perubahan demografi Indonesia yang semakin memasuki era populasi menua. Kondisi tersebut secara otomatis menggeser pola penyakit dan kebutuhan layanan kesehatan.

“Di DKI Jakarta, jumlah lansia sudah lebih banyak daripada balita. Pergeseran demografi ini otomatis mengubah kebutuhan tenaga kesehatan yang harus disiapkan,” ujar Budi.

Menkes menjelaskan bahwa meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif — seperti jantung, stroke, kanker, dan gangguan ginjal — menuntut ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih berkompeten dan spesialis. Namun hingga kini produksi tenaga kesehatan belum mampu mengimbangi kebutuhan nasional.

“Kita memiliki kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, tetapi produksi dokter spesialis hanya 2.700–3.000 per tahun. Tanpa perencanaan tenaga kesehatan yang tepat, ketidakseimbangan ini akan terus terjadi,” katanya.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan untuk pertama kalinya menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan jangka panjang menggunakan model prediksi Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang telah disesuaikan dengan data nasional.

“Hampir 80 tahun Indonesia merdeka, kita belum pernah memiliki perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang komprehensif. Sekarang kita membangunnya secara saintifik, berbasis data, dan memperhitungkan perubahan epidemiologi,” tegas Menkes.

Kemenkes telah menerbitkan Buku Perencanaan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang (versi 1) yang dapat diakses publik. Dokumen tersebut akan diperbarui secara berkala setiap dua tahun seiring perkembangan data dan dinamika layanan kesehatan.

Dalam forum yang sama, Menkes mengapresiasi ARSADA sebagai organisasi yang dinilai paling memahami kebutuhan nyata di rumah sakit daerah. Menurutnya, masukan dari pengelola fasilitas kesehatan sangat vital dalam penyusunan proyeksi nasional.

Ia mencontohkan kondisi di Papua, di mana layanan kebidanan sempat terhenti karena satu-satunya dokter obgyn sedang cuti.

“Perhitungan satu dokter per rumah sakit sudah tidak relevan. Minimal harus ada dua dokter untuk menjamin layanan tetap berjalan,” ungkapnya.

Menkes menutup sambutan dengan menekankan bahwa perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas kesehatan generasi mendatang.

“Pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, kita ingin anak cucu kita hidup lebih sehat. Dan itu hanya bisa dicapai bila kita menyiapkan tenaga kesehatan dari sekarang,” ujarnya.

Seminar Nasional ARSADA ke-25 ini juga menjadi momentum penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam membangun SDM kesehatan yang memadai dan merata di seluruh Indonesia. (R)

Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen di Tengah Lonjakan Global

Sassuolo Kalahkan AC Milan 2-0, Rossoneri Tumbang dengan 10 Pemain

Tottenham Bungkam Aston Villa 2-1, Jaga Asa Jauhi Degradasi

Madrid Menang 2-0 atas Espanyol, Pesta Gelar Barcelona Tertunda

Kemenkes dan UNICEF Teken ProDoc 2026-2030 untuk Perkuat Sistem Kesehatan Nasional

PWI Sumut Ajak Mitra dan Pengurus Tingkatkan Partisipasi Kurban 2026