Jumat, 10 Juli 2026

Bupati Garut Diskusikan Reaktivasi Peserta PBI-JK Bersama DJSN

Sabtu, 13 September 2025 12:23 WIB
Bupati Garut Diskusikan Reaktivasi Peserta PBI-JK Bersama DJSN
Bupati Garut bersama Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi (PME) DJSN Muttaqien berdiskusi terkait mekanisme reaktivasi peserta PBI-JK di Ruang Rapat Pamengkang Pendopo Garut, Rabu (10/9/2025). (Dok/Diskominfo Garut)
Garut (buseronline.com) - Bupati Garut menerima kunjungan kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Ruang Rapat Pamengkang Pendopo Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu.

Pertemuan tersebut membahas hasil monitoring dan evaluasi terkait peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dinonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos).

Bupati Garut menjelaskan, kedatangan Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi (PME) DJSN, Muttaqien, difokuskan untuk mencari solusi bagi warga yang tereliminasi dari daftar penerima bantuan BPJS.

“Dari hasil diskusi tersebut, alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat ada beberapa warga kita yang langsung mendapatkan asuransi BPJS,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan recovery data agar kepesertaan warga yang berhak bisa kembali aktif. Masyarakat, lanjutnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah daerah berkomitmen memberikan solusi cepat sehingga pelayanan kesehatan tetap terjamin.

Sementara itu, Ketua Komisi PME DJSN, Muttaqien, menyampaikan kunjungannya dimaksudkan untuk mendorong agar kepesertaan PBI nonaktif di Garut segera mendapatkan kepastian.

Ia menekankan pentingnya mekanisme reaktivasi cepat, terutama bagi peserta yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak.

“Tadi kami menerima hasil diskusi, sudah sepakat dengan Bupati dan stakeholder, dan secepatnya 23 September mekanisme ini bisa dikerjakan. Dengan begitu peserta JKN yang membutuhkan bisa tepat sasaran untuk kepesertaan dari PBI,” kata Muttaqien.

Muttaqien menambahkan, terdapat potensi sebanyak 4.920 warga Garut yang perlu segera diaktifkan kembali agar dapat mengakses layanan kesehatan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjamin pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Garut, khususnya kelompok kurang mampu yang bergantung pada program PBI-JK. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Taput Jadi Pelopor Digitalisasi Bansos, Luhut Tinjau Langsung Program Perlinsos Digital di Siborong-borong
Menkes Targetkan Temukan 37 Ribu Kasus Kusta untuk Percepat Eliminasi Nasional
Pemprov Jateng Pastikan APBD dan Program Pembangunan Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Tas Karakter Bright Gas Viral di Jakarta Fair 2026, Dongkrak UMKM dan Serap Tenaga Kerja
Pendaftaran TKA dan Asesmen Nasional 2026 Dimajukan, Sekolah Diminta Segera Perbarui Data Siswa
Bandung dan Pekanbaru Sepakati Kerja Sama Penguatan Pelayanan Publik dan Peningkatan PAD
komentar
beritaTerbaru