Menkes dan Mendagri Dorong Percepatan Eliminasi TBC Bersama Pemda

Jakarta (buseronline.com) - Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian setiap tahun. Kondisi ini menegaskan urgensi percepatan eliminasi TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC. Menurutnya, penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah melalui kebijakan, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

“Percepatan eliminasi TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Semua perangkat daerah harus bergerak bersama. Kemendagri akan memastikan agar penanggulangan TBC menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah,” ujar Mendagri Tito pada Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur, Selasa.

Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan mengingat pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Ia menegaskan bahwa kerja sama semua pihak mampu mengatasi krisis, dan hal yang sama harus diterapkan untuk TBC, yang sejatinya lebih bisa diatasi karena telah tersedia vaksin dan obat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut percepatan eliminasi TBC sebagai salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo. Menkes menekankan bahwa TBC memiliki tingkat kematian yang tinggi, bahkan melebihi COVID-19, dengan rata-rata dua orang Indonesia meninggal setiap lima menit akibat penyakit ini.

Tantangan utama, menurut Menkes, adalah menemukan kasus yang belum terdeteksi. Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, hingga 25 Agustus 2025 baru tercatat 508.994 kasus atau 47% dari target nasional. Provinsi Banten menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai target notifikasi kasus.

Dari pasien yang sudah ditemukan, 90% TBC sensitif obat telah memulai pengobatan, sementara TBC resisten obat baru 77% dari target 95%. Cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga masih rendah, hanya sekitar 8% dari target nasional. Menkes menekankan perlunya dukungan lintas sektor, edukasi masyarakat, dan peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan.

Untuk percepatan eliminasi TBC, pemerintah daerah diminta untuk:

1. Menetapkan regulasi daerah yang mendukung program TBC.

2. Mengalokasikan anggaran memadai untuk kegiatan TBC.

3. Memperkuat layanan kesehatan primer untuk deteksi dini dan pengobatan.

4. Melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam penanggulangan TBC.

Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur mempertemukan gubernur dari provinsi dengan beban TBC tertinggi: Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mencapai eliminasi TBC nasional pada tahun 2030. (R)

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase

Forsan Jateng Siapkan Program Pencegahan Kekerasan di Pesantren

161 Tim Mahasiswa Ramaikan Lomba Artikel Populer Program Pemprov Jateng

Sekolah Kartini Berdaya Dorong Perempuan Muda Melek Digital dan Hukum

Kementan Percepat Penetapan CPCL untuk Kejar Target Pengembangan Tebu Nasional 2026

Pemerintah Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Bermasalah, Mafia Pangan Dibersihkan