Pemkab Garut dan BPJS Ketenagakerjaan Genjot Universal Coverage Jamsostek, Perlindungan Pekerja Diperkuat

Garut (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Hal ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik, Garut, pada Rabu.

FGD ini dihadiri oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Garut, Supriatna, bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Dalam paparannya, Bambang Hafidz menegaskan pentingnya peran UCJ sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Ia menyebut bahwa program Jamsostek merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim kerja yang aman dan sejahtera.

“Pemerintah punya kewajiban mendorong pencapaian Universal Coverage Jamsostek. Ini bukan hanya tanggung jawab BPJS, tetapi juga menjadi kerja kolektif seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Namun, Bambang mengakui bahwa literasi terkait BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat, bahkan di kalangan aparatur pemerintahan, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan BPJS Kesehatan yang lebih dikenal luas. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk aktif meningkatkan pemahaman dan mendukung sosialisasi secara menyeluruh.

“Literasi tentang BPJS Ketenagakerjaan harus terus dinaungkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga internal pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Garut, Supriatna, menjelaskan bahwa upaya mencapai UCJ di Kabupaten Garut mulai digulirkan sejak 2024 dan kini telah masuk tahap strategis. Pembahasan target UCJ tahun 2025-2026 telah dilakukan dalam rapat koordinasi teknis (rakortek), termasuk komunikasi intensif dengan kementerian terkait melalui Bappeda, Sekda, BPKAD, dan Dinas Tenaga Kerja.

“Target UCJ Kabupaten Garut pada tahun 2025 sebesar 5,37%. Saat ini baru tercapai 20%, jadi masih ada ruang sekitar 30 hingga 40 persen yang harus dikejar untuk memenuhi target nasional,” jelas Supriatna.

Ia menggarisbawahi pentingnya antisipasi dan langkah konkret dari seluruh pihak untuk merealisasikan target tersebut, termasuk memperluas kepesertaan baik dari kalangan penerima upah maupun bukan penerima upah.

“FGD ini menjadi wadah strategis untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak, agar kita bisa menyusun strategi bersama yang efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Supriatna juga berharap agar kesadaran dan dukungan lintas sektor terus diperkuat, demi mewujudkan UCJ sebagai fondasi perlindungan tenaga kerja yang merata dan inklusif di Kabupaten Garut.

FGD ini ditutup dengan diskusi interaktif yang membahas tantangan di lapangan, strategi pendataan pekerja informal, serta sinergi antara pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian UCJ sesuai target nasional. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026