Menuju Bandung Sehat dan Layak Huni Lewat Sanitasi Aman

Bandung (buseronline.com) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa sanitasi aman merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang layak huni, sehat, dan inklusif.

Hal ini disampaikannya saat membuka Kick Off Meeting Dialog Sanitasi bertema “Safe Sanitation for a Livable Bandung: Accelerating the Journey Toward ODF and Sustainable Waste Management”, di Hotel Yello Paskal, Selasa.

“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang peradaban dan kualitas hidup. Ini menentukan arah pembangunan kota yang sehat dan adil,” ujar Farhan.

Farhan mengungkapkan bahwa akses terhadap Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kota Bandung masih jauh dari ideal. Dari sekitar 500.000 rumah tangga, hanya 177.000 yang menjadi pelanggan PDAM, itupun belum semuanya menikmati layanan sanitasi yang aman.

“AMPL kita masih di bawah 30 persen. Ini berdampak langsung ke angka stunting, gini rasio, bahkan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Farhan menyebut bahwa pengelolaan sampah di Bandung juga belum maksimal. Hanya sepertiga dari total sampah yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Untuk itu, ia mendorong penguatan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) agar dapat mendukung penyehatan lingkungan dan pelestarian air tanah.

Berdasarkan data Pemkot Bandung, saat ini akses sanitasi aman baru mencapai 21,45 persen, sementara 18,41 persen warga belum memiliki akses sanitasi layak. Kota Bandung menargetkan pada tahun 2030 untuk mencapai:

100 persen rumah tangga tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan),

100 persen layanan penuh pengumpulan sampah, dan

43,34 persen rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

Farhan menyoroti lima permasalahan prioritas yang menjadi fokus pembangunan Kota Bandung:

1. Kesenjangan layanan dasar antarwilayah dan kelompok masyarakat.

2. Ketimpangan infrastruktur dasar dan permukiman.

3. Minimnya modernisasi ekonomi yang inklusif.

4. Tantangan urbanisasi yang belum sesuai daya dukung.

5. Lemahnya tata kelola pemerintahan dan kemandirian fiskal daerah.

Ia menyebut saat ini terdapat 11 kelurahan dengan risiko sanitasi sangat tinggi dan 16 kelurahan dengan risiko sedang. Ia menargetkan seluruh wilayah masuk kategori risiko rendah.

“Saya akan turun tangan langsung. Saya ingin kesejahteraan warga di setiap wilayah bisa terjamin,” tegasnya.

Selain penanganan sanitasi, Farhan juga mendorong program Buruan SAE untuk penataan lingkungan kumuh dan ketahanan pangan keluarga.

“Tanam cabai rawit di gang-gang sempit bisa jadi solusi gizi sekaligus redam inflasi. Ini memengaruhi psikologi masyarakat juga,” katanya.

Farhan menegaskan bahwa visi Kota Bandung adalah menjadi kota Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis (U-TAMA). Visi tersebut diwujudkan melalui pemerintahan yang melayani, pembangunan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Dialog ini bukan akhir. Ini awal untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berbasis data. Mari kita wujudkan sanitasi aman sebagai komitmen bersama untuk Bandung yang nyaman,” tutup Farhan.

Acara ini merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025 yang diinisiasi Bappenas dan melibatkan berbagai unsur seperti Perangkat Daerah, akademisi, praktisi sanitasi, serta mitra pembangunan. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026