Kemenkes Kirim Bantuan Alkes untuk Tangani Darurat Karhutla di Riau

Pekanbaru (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) segera mengirimkan bantuan alat kesehatan guna merespons situasi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Status darurat ini ditetapkan setelah teridentifikasi 144 titik api dan terbakarnya sekitar 81 hektare lahan.

Sebagai langkah awal, Kemenkes menyalurkan 30 unit oxygen concentrator dan 6.000 masker bedah kepada Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Bantuan ini ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan dari dampak kabut asap.

Informasi ini disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa. Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante Saksono Harbuwono, hadir mewakili Kemenkes dalam kegiatan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menjelaskan bahwa strategi utama penanganan Karhutla adalah mitigasi, dengan menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api.

“Fokus utamanya adalah deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api sebelum meluas,” ujar Aji di kantor Kemenkes Jakarta.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah juga akan melakukan modifikasi cuaca melalui penyemaian awan yang direncanakan mulai 1 Mei 2025. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman alami dan menurunkan intensitas kabut asap.

Selain bantuan medis, pemerintah telah mengerahkan armada pendukung seperti helikopter water bombing, helikopter patroli, serta memperkuat sistem pemantauan. Embung, kanal, dan parit juga disiapkan untuk memastikan ketersediaan air selama operasi pemadaman berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan menyatakan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat dan sektor swasta.

“Kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa menangani Karhutla dengan gotong royong dan koordinasi lintas sektor,” ujar Menko Polhukam.

Dampak Karhutla tidak hanya mencakup kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat serta stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Desk Nasional Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang melibatkan BNPB, KLHK, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dari April hingga September. Wilayah-wilayah dengan potensi tinggi kebakaran mencakup Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah kini mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dan pelaporan kondisi secara cepat dan akurat. Penggunaan aplikasi dan sistem pemantauan digital menjadi prioritas dalam pengelolaan Karhutla.

Hingga saat ini, sebanyak 23 jenis bantuan dari pemerintah pusat telah diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Riau dan akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah optimistis, dengan koordinasi yang solid dan pendekatan berbasis teknologi, Karhutla di Riau dapat segera dikendalikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memperkuat citra Indonesia dalam pengelolaan bencana lingkungan. (R)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026