Penipuan Melalui SATUSEHAT Health Pass Palsu, Kemenkes Imbau Waspada

Jakarta (buseronline.com) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs palsu yang mengatasnamakan SATUSEHAT Health Pass (SSHP).

Situs palsu ini menargetkan pelaku perjalanan internasional dengan meminta pembayaran saat pengisian formulir kesehatan. Hal ini terungkap setelah Kemenkes menerima laporan adanya pemalsuan situs yang dapat merugikan masyarakat.

Setiaji, Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, menjelaskan bahwa pengisian SSHP hanya dapat dilakukan melalui situs resmi sshp.kemkes.go.id atau aplikasi SATUSEHAT Mobile, dan proses pengisian tersebut tidak dipungut biaya.

“Kami mengimbau kepada publik untuk selalu waspada. Pengisian SSHP hanya melalui situs resmi dan tidak ada biaya yang dikenakan,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).

SATUSEHAT Health Pass merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran Monkeypox (Mpox) di Indonesia.

Pengisian formulir SSHP wajib dilakukan bagi pelaku perjalanan internasional, baik WNI maupun WNA, setibanya di Indonesia.

Setelah pengisian, pelaku perjalanan akan menerima barcode berisi riwayat kesehatan dan perjalanan yang harus dipindai oleh petugas di bandara.

Kemenkes juga mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku perjalanan internasional, untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan serupa.

Jika menemukan tindakan ilegal tersebut, masyarakat dapat melaporkannya melalui email helpdesk@kemkes.go.id.

“Penipuan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat,” tutup Setiaji. (R)

Janji Mentan Amran kepada Buruh Tani Karawang Langsung Terwujud, Alsintan Tiba dalam Hitungan Jam

427 Siswa Ikuti MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi

Patroli Jalan Kaki Satgas Damai Cartenz di Muara Puncak Jaya, Sapa Warga dan Bagikan Makanan Ringan

Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi Terapkan Sistem Asrama, Siswa Dilatih Mandiri dan Disiplin

Bobby Nasution Wacanakan Penurunan PKB di Daerah Tertentu untuk Pemerataan PAD

Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029