RS Kemenkes Harus Dapat Bersaing Dengan Swasta

Makassar (buseronline.com) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam implementasi transformasi layanan rujukan yaitu pelayanan harus bagus, berbasis penelitian, dan mampu mengampu atau membina rumah sakit milik pemerintah daerah.

“Pesan saya ada tiga, layanannya harus bagus, harus berbasis penelitian, dan harus mampu mengampu rumah sakit lain. Pak Dirjen Yankes (Pelayanan Kesehatan) yang kemudian harus menerjemahkan jadi program apa saja,” kata Menkes pada acara Refleksi dan Konsolidasi Program Kerja Rumah Sakit Vertikal di Makassar.

Rumah Sakit Vertikal adalah rumah sakit yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan dan biasanya merupakan rumah sakit rujukan akhir. Ada 34 rumah sakit dalam pengelolaan Kemenkes, antara lain RSCM, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RS Harapan Kita Ibu dan Anak, RS Fatmawati, RS Sulianto Saroso, RS Kariadi Semarang, RS Wachidin Makassar, RS Ngoerah (Sanglah) Bali, dan RSUP H Adam Malik Medan.

Menkes Budi juga menegaskan bahwa dalam transformasi kesehatan, parameter layanan kesehatan yang harus dijaga agar masyarakat tetap sehat terdiri atas tiga hal, yaitu akses yang mudah, kualitas yang bagus, dan harga yang murah.

Menurut Menkes, ketiga hal tersebut harus dipenuhi agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menkes juga mengingatkan ada empat hal yang harus menjadi perhatian layanan rujukan agar dapat bersaing dengan rumah sakit swasta. Empat hal itu, yakni perbaikan perhitungan remunerasi, perbaikan layanan eksekutif, perbaikan infrastruktur, dan perbaikan tata kelola.

Menurut Menkes Budi, perbaikan remunerasi diperlukan agar dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang rajin mendapatkan penghasilan sesuai dengan beban kerja.

Sementara, perbaikan layanan eksekutif agar rumah sakit vertikal memiliki kemampuan bersaing dengan rumah sakit swasta sehingga pasien eksekutif bisa mensubsidi pasien BPJS.

“Jadi buat saya, layanan eksekutif harus jalan dan itu untuk menentukan apakah kualitas layanan kita bagus. Jadi kalau layanan eksekutif ini bagus, rumah sakit bisa memiliki pendapatan yang cukup untuk subsidi pasien BPJS,” katanya.

Untuk perbaikan infrastruktur, Menkes Budi menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan infrastruktur kepada rumah sakit vertikal.

Kendati demikian, Menkes Budi berharap rumah sakit vertikal juga aktif dalam mencari pendanaan infrastruktur baik melalui dana yang dialokasikan pemerintah maupun melalui dana hibah.

Untuk perbaikan tata kelola, Menkes Budi berpesan agar rumah sakit vertikal memperbaiki berbagai hal yang menunjang pelayanan mulai dari kebersihan, kerapian, catatan keuangan, audit, dan sistem teknologi informasi. (R)

Ratusan Warga Banyumas Antusias Ikuti Program Speling, Wagub Jateng Tinjau Layanan

Menkeu: APBN 2026 Jadi Investasi Strategis Bangun SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Revitalisasi Sekolah Hadirkan Lingkungan Belajar yang Lebih Layak, Siswi SMPN 9 Pangkalpinang Apresiasi Pemerintah

Densus 88 Gelar Kampanye Cegah Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme di CFD Makassar

Pemprov Jateng Petakan Peran Rumah Sakit Daerah, Tak Lagi Fokus Kejar Klasifikasi

Profil Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, Peraih Adhi Makayasa Akpol 1994