Pemprov Jateng Siapkan Rp1,7 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Guru Ngaji dan Marbot Masjid

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah.

Dilansir dari laman Jatengprov, guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Semarang, pada 9 November 2026.

Dalam pertemuan itu, Sutopo mengungkapkan masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.

Di antaranya guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Menurut Sutopo, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan anggaran melalui realokasi dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN. Dukungan tidak hanya diharapkan dari pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, lembaga filantropi, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," kata Sutopo.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif usulan perluasan perlindungan kesehatan tersebut. Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid turut memperoleh jaminan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan di Jawa Tengah selama ini dilakukan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU karena kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu mulai berkurang. Salah satunya berkaitan dengan peserta yang sebelumnya mendapatkan perlindungan selama pandemi Covid-19.

Dari evaluasi tersebut, Pemprov Jateng mencatat potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Anggaran ini berpeluang dialihkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum terakomodasi.

Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan sebagai penerima manfaat dari perluasan program tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan lainnya.

Pemprov Jateng berharap kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memperluas akses layanan kesehatan secara lebih merata dan inklusif. Dengan demikian, para pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini berkontribusi bagi masyarakat juga mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. (R)

1.217 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Semarang Bersedia Kembali Mengenyam Pendidikan

Pemprov Jateng Kembangkan Sigap Deswita untuk Dorong 1.000 Desa Wisata

Pemprov Jateng Perluas Akses Beasiswa Kuliah bagi Masyarakat Kurang Mampu

99,3 Persen PAUD di Jawa Tengah Dikelola Masyarakat, Pemprov Dorong Pemerataan Pendidikan

Baharkam Polri Dorong Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Satpam

KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional