Pemprov Sumut Dukung Gerakan Pesantren Bebas TB, Deliserdang Jadi Pusat Peluncuran Nasional

Deliserdang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendukung Gerakan Nasional Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di lingkungan pesantren.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas TB sekaligus Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026 di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, pada 4 November 2026.

Surya mengapresiasi pemerintah pusat yang memilih Kabupaten Deliserdang sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama melalui edukasi kesehatan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat.

Surya juga menegaskan bahwa pesantren bukanlah penyebab penularan TB. Sebaliknya, lingkungan pesantren justru dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam memutus rantai penyebaran penyakit tersebut.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB.

"Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat. Sumut termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 dengan target penemuan 90%. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2%," ujar Surya.

Peluncuran program nasional tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus.

Wamenag Romo Muhammad Syafii mengatakan, kegiatan tersebut juga disaksikan secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama, kantor Kemenag kabupaten/kota, serta pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Ia menyebut pesantren memiliki kontribusi besar dalam kehidupan bangsa, mengingat jumlahnya mencapai 11 juta santri dan 1,7 juta kiai.

"Meskipun dilaksanakan di Deliserdang, ini adalah wajah Indonesia. Pesantren dengan 11 juta santri dan 1,7 juta kiai merupakan pilar penting bangsa," katanya.

Menurut Romo Syafii, kolaborasi lintas kementerian dalam gerakan tersebut merupakan bentuk nyata penerapan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifzh an nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an nasl).

Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan Indonesia saat ini menempati urutan kedua dunia dengan jumlah kasus TB terbanyak setelah India. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan penyakit TB secara intensif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan bahwa lebih dari 114 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Melalui Gerakan Pesantren Bebas TB, pemerintah berharap warga pesantren terlindungi dari penularan penyakit tersebut sekaligus mendorong para santri menjadi Duta Kesehatan.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 triliun mulai tahun depan untuk merehabilitasi 441 rumah sakit daerah dan memperbarui 1.988 puskesmas di seluruh Indonesia.

Program Pesantren Bebas TB dan Cek Kesehatan Gratis selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah daerah, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta.

Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam, Busron Sudarmanto, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah menjadikan pesantrennya sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut.

Menurutnya, kesehatan santri dan tenaga pengajar sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.

"Ini merupakan berkah luar biasa bagi kami. Santri dan pengajar membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih atas perhatian nyata dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut," tutur Busron. (P3)

Anggaran Sumut 2027 Turun Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan

Pemprov Sumut Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai 2 November 2026

Pemprov Sumut dan KPPG Medan Perkuat Pengawasan Dapur Makan Bergizi Gratis

Pemprov Sumut Siapkan Rp13,2 Miliar untuk Renovasi 440 Rumah Tidak Layak Huni

DPMPTSP Sumut Terbitkan 1.337 Izin Usaha, Perkuat Kemudahan Investasi

Pemprov Sumut Siapkan Penyerahan RSUD dr M Thomsen ke Pemko Gunungsitoli pada 29 Oktober