Kemenkes Perkuat Pencegahan TB, Jakarta Ditargetkan Bebas TBC pada 2030

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis (TB) guna mewujudkan eliminasi TBC pada 2030.

Dilansir dari laman Kemkes, fokus utama diarahkan pada peningkatan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dan pelacakan kontak erat pasien untuk memutus rantai penularan.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, keberhasilan pengobatan pasien TB harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang lebih agresif. Sebab, tanpa pemeriksaan kontak erat dan pemberian TPT, kasus TB berpotensi terus bertambah setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan Benjamin dalam acara Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Balai Kota DKI Jakarta, pada 28 Oktober 2026.

Menurutnya, rumah sakit dan Puskesmas harus mengambil peran aktif memastikan seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TB menjalani pemeriksaan serta mendapatkan terapi pencegahan apabila memenuhi indikasi.

"Setiap rumah sakit dan Puskesmas harus memastikan kontak serumah diperiksa dan mendapatkan TPT demi melindungi masa depan keluarga masyarakat," tegas Benjamin.

Berdasarkan data global, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 10 persen kasus TB global, dengan perkiraan 1,08 juta orang jatuh sakit dan 126.000 orang meninggal akibat penyakit tersebut setiap tahun.

Di DKI Jakarta, capaian pasien yang memulai pengobatan TB sudah melampaui 90 persen. Namun, cakupan pemberian TPT bagi kontak serumah masih relatif rendah, yakni sekitar 40 persen.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kontak erat yang tidak mendapatkan terapi pencegahan berisiko mengalami perkembangan infeksi TB menjadi penyakit aktif.

Selain itu, sebanyak 62 hingga 64 persen kasus TB di Jakarta pertama kali ditemukan di rumah sakit. Angka ini menunjukkan besarnya peran rumah sakit pemerintah, swasta, maupun TNI/Polri dalam upaya penemuan dan penanganan kasus TB.

Untuk mendukung percepatan eliminasi, Kemenkes memperkuat infrastruktur pemeriksaan dengan memastikan seluruh Puskesmas di Jakarta dilengkapi alat Tes Cepat Molekuler (TCM).

Pemerintah juga menyediakan alokasi 32 unit Portable X-Ray yang dapat dibawa langsung ke permukiman padat penduduk untuk mempermudah pemeriksaan kontak erat pasien.

Tidak hanya itu, Kemenkes memastikan obat TPT tersedia secara gratis di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

TPT merupakan terapi obat pencegahan yang diberikan kepada orang dengan risiko tinggi atau kontak erat pasien TB aktif, tetapi belum mengalami sakit TB. Pemberian terapi ini bertujuan mencegah infeksi TB laten berkembang menjadi TB aktif.

Dalam pelaksanaannya, kader TB bersama tenaga kesehatan akan melakukan pelacakan kontak erat dengan mendatangi rumah warga. Pemeriksaan rontgen dan pendampingan pemberian TPT dilakukan secara persuasif agar masyarakat mendapatkan perlindungan sekaligus pemahaman mengenai pencegahan penularan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target eliminasi TB melalui optimalisasi jaringan 197 rumah sakit dan ratusan Puskesmas di Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa dibatasi kepemilikan KTP Jakarta. Hal tersebut penting mengingat tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan.

Pramono berharap program eliminasi TB dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan hingga target 2030 tercapai, termasuk ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

"Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TB di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan," ujar Pramono.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menambahkan, integrasi pelayanan antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader kesehatan menjadi faktor penting dalam memutus rantai penularan TB.

Menurutnya, setiap pasien yang ditemukan di rumah sakit harus terhubung dengan sistem pelacakan kontak di wilayah tempat tinggalnya. Dengan demikian, anggota keluarga dan lingkungan sekitar dapat segera diperiksa serta memperoleh penanganan yang diperlukan.

"Integrasi pelacakan kontak antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader komunitas adalah kunci utama untuk memastikan setiap pasien didampingi hingga sembuh tuntas dan rantai penularan di lingkungan sekitar dapat kita putus sepenuhnya," kata Ani.

Melalui penguatan fasilitas diagnostik, ketersediaan obat pencegahan, serta kolaborasi lintas fasilitas kesehatan, Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta berharap penularan TB dapat ditekan dan target eliminasi TBC pada 2030 dapat diwujudkan. (R)

Kemenkes Perkuat Standar Kompetensi dan Legalitas Tenaga Medis, Keselamatan Pasien Jadi Prioritas

Kemenkes Tingkatkan 66 RSUD dari Kelas D ke Kelas C, 21 Rumah Sakit Rampung Dibangun

Kemenkes Perkuat Sandbox Kesehatan, 11 Inovator Hadirkan Solusi Digital

Kemenkes Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi 175 Wartawan Senior, Temukan Kasus Hipertensi

Kemenkes dan IDI Perkuat Kolaborasi Reformasi Pembiayaan JKN dan Perlindungan Dokter

Kemenkes Salurkan 137 Ribu Masker N95 untuk Warga Terdampak Karhutla di Palangkaraya