Jepara (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) melalui perluasan skrining, pencegahan, dan pengobatan hingga tingkat desa.
Dilansir dari laman Jatengprov, hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 421 desa/kelurahan dari total 8.563 desa/kelurahan di
Jawa Tengah telah berstatus Desa/Kelurahan Siaga TB.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penemuan kasus serta memastikan pasien TB memperoleh penanganan yang tepat.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur
Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, pada 13 Oktober 2026.
"Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Sumarno.
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, penemuan kasus TB di
Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen. Sementara itu, persentase pasien yang telah memulai pengobatan mencapai 91,76 persen.
Adapun keberhasilan pengobatan TB sensitif obat tercatat sebesar 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat mencapai 79,54 persen. Di sisi lain, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.
Sumarno menegaskan, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan upaya pencegahan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB. Penemuan kasus secara dini, pemeriksaan diagnostik, serta tindak lanjut pengobatan harus dilakukan secara terpadu.
Pemprov Jateng juga mendorong integrasi program Active Case Finding (ACF) atau penemuan kasus aktif TB dengan layanan kesehatan primer. Integrasi ini diharapkan dapat menyelaraskan proses skrining, rujukan, pencatatan, hingga pemantauan pasien.
Upaya perluasan layanan kesehatan turut dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling). Hingga 12 Oktober 2026, program CKG di
Jawa Tengah telah melayani 18,8 juta orang. Sementara itu, program Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.857 kali pelayanan dengan sasaran sekitar 131.500 orang.
Sumarno juga meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pemeriksaan diagnostik, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta mendukung inovasi penemuan kasus aktif yang dikembangkan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk memprioritaskan penanggulangan TB melalui perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan dukungan hingga tingkat desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Oktavianus, menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program penanggulangan TB agar upaya pencegahan dan pengobatan berjalan efektif.
Ia mengapresiasi pelaksanaan skrining terhadap kontak erat pasien TB di Kabupaten Jepara. Dari target 161 titik skrining, sebanyak 107 titik telah melaksanakan kegiatan tersebut. "Artinya, program ini sudah berjalan sangat baik. Jadi, tiap tahun kita evaluasi agar makin baik," ujar Benyamin.
Menurutnya, tantangan penanggulangan TB bukan hanya memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pencegahan sejak dini.
Ia menjelaskan, pemberian obat pencegahan kepada kontak erat yang memenuhi indikasi medis merupakan salah satu langkah penting untuk menekan risiko penularan dan perkembangan penyakit. "Kontak erat itu harus mendapatkan obat pencegahan," katanya.
Benyamin menambahkan, program CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membangun kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan. Melalui pemeriksaan dan skrining, risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa segera dilakukan.
Menurutnya, pelaksanaan CKG yang didukung program Speling di Jawa Tengah turut memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk di wilayah yang membutuhkan akses layanan lebih dekat.
Ia berharap penguatan skrining dan pencegahan TB dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kesakitan serta peningkatan usia harapan hidup sehat masyarakat.
Melalui Deklarasi Desa Siaga TB, pemerintah mendorong pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, kader, organisasi masyarakat, dan warga untuk berperan aktif dalam edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta pencegahan penularan TB.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya eliminasi TB di
Jawa Tengah melalui penanganan yang terintegrasi dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. (R)
beritaTerkait
komentar