Pemkab Bekasi Perkuat Kerja Sama Layanan Kesehatan Lintas Daerah, Pasien Tak Boleh Terlantar

Bekasi (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan lintas daerah guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis, meskipun berada di luar wilayah administratif tempat tinggalnya.

Dilansir dari laman Jabarprov, komitmen tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja, usai mengikuti rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Wali Kota Depok, pada 7 Oktober 2026.

Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang kesehatan, di antaranya penguatan layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu (AKI), percepatan penurunan stunting, pelayanan bagi tenaga kerja nonformal, serta kerja sama pelayanan dengan rumah sakit.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama layanan kesehatan dengan sejumlah rumah sakit.

Asep Surya Atmaja menegaskan, kerja sama lintas wilayah menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala batas administrasi daerah.

"Jangan sampai ke depannya pasien-pasien itu terbengkalai. Siapa pun orang Tasik sakit di Bekasi, layani di Bekasi, begitu juga orang Bekasi yang sakit di daerah lain harus dilayani," ujarnya.

Menurut Asep, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk memperkuat koordinasi antardaerah sehingga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tetap mendapatkan pelayanan.

"Inilah kesepakatan yang hari ini kita buat. Jadi orang Bekasi sakit di mana, harus tetap mendapatkan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr Arief Kurnia menyampaikan bahwa pembahasan tersebut juga menitikberatkan pada upaya menekan prevalensi stunting serta angka kematian ibu dan balita.

Ia mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi pada tahun ini mengalami penurunan sekitar lima persen. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, dan organisasi perangkat daerah lainnya.

"Untuk stunting memang hasil kolaborasi dengan perangkat daerah lain. Ada tim stunting di Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya," jelas Arief.

Selain itu, kerja sama pelayanan kesehatan juga mencakup penanganan kasus-kasus tertentu yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Arief menegaskan, Kabupaten Bekasi siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.

"Kasus-kasus yang tidak bisa ditanggung BPJS nanti akan dicover melalui kolaborasi dengan Gubernur. Termasuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Kabupaten Bekasi siap untuk melayani kasus-kasus yang berat," ungkapnya.

Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Sri Erni, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk pasien dari luar Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat sekaligus memastikan pasien tetap memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medisnya.

"Pak Gubernur berharap tidak ada satu pun warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat mereka membutuhkan. Jadi dibuat perjanjian kerja sama ini untuk warga Jawa Barat, dan tidak menutup kemungkinan untuk warga lainnya yang membutuhkan," kata Sri Erni.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang tidak termasuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan melalui skema yang disiapkan pemerintah.

Dengan adanya dukungan pemerintah provinsi, rumah sakit diharapkan tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan, termasuk dalam kasus-kasus tertentu yang tidak dijamin BPJS Kesehatan.

"BPJS memang tidak memberikan jaminan untuk beberapa kriteria, misalnya korban kekerasan atau dalam kondisi tertentu. Alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah provinsi sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Bekasi berharap pelayanan kesehatan lintas daerah semakin optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan medis secara lebih mudah tanpa terkendala perbedaan wilayah administratif. (R)

65 RSUD se-Jawa Barat Jalin Kerja Sama, KDM Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Pemprov Jabar Masih Kaji Pinjaman Rp3,4 Triliun ke PT SMI, Tunggu Evaluasi Kemendagri

Dinkes Kota Bandung Luncurkan Si Geulis untuk Optimalkan Pengelolaan Obat

400 Guru Mengaji Bandung Dipersiapkan Jadi Penggerak Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an

SNT 7 Bogor Dorong Siswa Ciptakan Solusi Lewat Pembelajaran STEM

Pemprov Jabar Dorong Rebana Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru