Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari perubahan pola penanganan persoalan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu merespons berbagai persoalan warga secara cepat tanpa harus menunggu laporan yang disampaikan langsung kepada gubernur.
Selama ini, sejumlah persoalan masyarakat kerap mendapat perhatian setelah sampai kepada dirinya secara langsung. Namun, pola tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan untuk menangani seluruh persoalan warga di
Jawa Barat.
Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi persoalan masyarakat sejak dini. Informasi dari warga dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.
Dengan sistem pemantauan dan koordinasi yang lebih baik, persoalan kesehatan masyarakat diharapkan dapat ditangani lebih cepat.
Melalui kolaborasi lintas rumah sakit ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan tanpa terkendala persoalan administratif maupun kondisi ekonomi. (R)
beritaTerkait
komentar