Farhan juga menekankan pentingnya pemenuhan 12 kriteria KRIS tanpa mengorbankan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit.
Sementara itu, Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman berharap
Bandung dapat menjadi salah satu tolok ukur penerapan reformasi layanan kesehatan secara nasional.
"Harapan kami, Bandung bisa menunjukkan bagaimana memperlakukan warganya dengan sebaik-baiknya melalui Jaminan Kesehatan Nasional, dan menjadi contoh bagi wilayah lain," katanya.
Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan
BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menilai sinergi antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan uji coba.
"Keterlibatan erat antara fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah adalah kunci mutlak agar ketiga reformasi ini bisa berjalan baik," tegas Irfan.
Selain tiga pilar utama tersebut, pemerintah juga akan memanfaatkan masa uji coba untuk mengkaji sejumlah persoalan dalam sistem jaminan kesehatan, termasuk mekanisme penjaminan layanan kesehatan lintas wilayah serta perlindungan biaya pengobatan bagi korban tindak kekerasan yang saat ini belum ditanggung
BPJS Kesehatan.
Hasil uji coba di empat daerah tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan penerapan reformasi sistem JKN secara lebih luas. (R)
beritaTerkait
komentar