DPR Desak Pemerintah Tetapkan Wilayah Terdampak Karhutla sebagai KLB

"Setiap anak yang sesak harus memperoleh pelayanan segera, tanpa hambatan biaya maupun administrasi," lanjutnya.

Irma selanjutnya meminta pemerintah menyampaikan data kesehatan secara berkala berdasarkan wilayah dan kelompok usia, termasuk jumlah anak yang sakit, kebutuhan perawatan, kapasitas rumah sakit, serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Menurutnya, transparansi data penting agar masyarakat mengetahui perkembangan kondisi kesehatan di wilayah terdampak sekaligus membantu pemerintah mengarahkan bantuan ke daerah yang paling membutuhkan.

Ia juga mendorong Kemenkes menyiapkan program pemulihan kesehatan setelah kabut asap mereda, terutama bagi anak yang mengalami pneumonia atau paparan asap berat.

"Ukuran keberhasilan respons kesehatan bukan banyaknya masker yang dibagikan, melainkan berkurangnya anak yang sesak, tertanganinya pasien sebelum kondisinya berat, dan terjaminnya pemulihan setiap anak yang terdampak," pungkas Irma. (R)

Bank Indonesia Salurkan Bantuan Rp2,97 Miliar untuk Warga Terdampak Karhutla di 7 Provinsi

Wabup Deni Lumbantoruan Tekankan Kolaborasi dan Inovasi untuk Majukan Pariwisata Taput

19 Warga Terdampak Asap Kebakaran Lahan di Ciumbuleuit Bandung

Polri Perkuat Penanganan Karhutla di Kalteng, Kerahkan Teknologi hingga Rekayasa Tata Air

Polri Moratorium Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Konflik Agraria

Polri Kerahkan 322 Personel Cegah Karhutla di Empat Provinsi