Pengawasan dilakukan secara lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjadi unsur utama dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, serta unsur kewilayahan turut dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan
MBG.
Farhan meminta seluruh camat dan lurah mendata SPPG yang berada di wilayah masing-masing serta ikut mengawasi operasionalnya. "Kepada seluruh lurah dan camat agar mencatat semua SPPG yang ada di wilayah dan diawasi," katanya.
Selain keamanan pangan,
Pemko Bandung juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah yang dihasilkan dari aktivitas
SPPG.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, aktivitas SPPG di Kota Bandung menghasilkan sekitar 50 ton sampah setiap hari. "Sudah teridentifikasi dari DLH ada 50 ton sampah per hari dari SPPG," ungkap Farhan.
Sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah organik. Karena itu,
Pemko Bandung berupaya memperkuat pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari penanganan persoalan sampah kota.
"Maka kita sedang akan memperkuat pengelolaan sampah, karena bagaimana pun juga pengelolaan sampah organik adalah kunci dari keberhasilan kita untuk mengelola sampah secara keseluruhan," jelasnya.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut dilibatkan untuk memastikan kebutuhan bahan pangan
SPPG tidak mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat di pasar.
Farhan berharap pengawasan lintas perangkat daerah dapat memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal dengan tetap mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.
"Bagaimanapun juga kunci keberhasilannya salah satunya adalah delivery makanan kepada siswa yang memiliki kualitas yang baik," pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar