Pemerintah Luncurkan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis di Lapas Seluruh Indonesia

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah meluncurkan Program Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas lapas sebagai upaya menjamin hak atas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Dilansir dari laman Kemkes, program tersebut resmi dimulai di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran program merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menjadi bagian dari program prioritas (Quick Win) Presiden Republik Indonesia.

Secara nasional, program ini akan menjangkau 321.449 peserta yang terdiri atas 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas di 532 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di 34 provinsi hingga akhir 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

"Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia," ujar Budi.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara rutin diharapkan mampu menjaga kondisi kesehatan warga binaan selama menjalani masa pidana sehingga saat kembali ke masyarakat mereka tetap sehat dan memiliki harapan hidup yang baik.

Budi juga menyoroti tingginya risiko penularan tuberkulosis di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data, prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,3 persen.

Kondisi hunian yang padat membuat skrining rutin menggunakan foto rontgen dada menjadi langkah penting untuk menemukan kasus sejak dini.

"TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi," katanya.

Selain skrining TB, program ini juga mencakup deteksi dini penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Menkes mengimbau warga binaan dan petugas untuk menjaga tekanan darah, kadar gula darah, serta kolesterol agar tetap dalam batas normal.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah penting mengingat Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India.

"Langkah luar biasa diperlukan, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki risiko penularan tinggi," ujar Agus.

Untuk memperkuat layanan kesehatan di lapas dan rutan, Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar kepada Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Nusakambangan. Bantuan tersebut berasal dari kolaborasi sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan dukungan mitra swasta.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni menjelaskan bahwa pelaksanaan perdana di Nusakambangan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan target 5.768 peserta yang terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV, skrining TB menggunakan foto rontgen dada, serta pemeriksaan dahak bagi peserta yang menunjukkan gejala TB untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. (R)

KPK Dorong APIP Perkuat Pengawasan Belanja Hibah di Jawa Tengah

Kajekzi Antar Kendal Raih Penghargaan Top 10 Idea Jawa Tengah 2026

Bumdes dan Koperasi Desa Didorong Jadi Penopang Rantai Pasok Program MBG

JK Enterprises Jajaki Investasi Sektor Pertanian dan Energi Surya di Jawa Tengah

IJD Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Daerah, Jateng Prioritaskan Akses Wisata pada 2027

Jateng Perkuat Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah