Pemprov Sumut dan RS An-Nisa Kolaborasi Hadirkan Layanan Kesehatan Bertaraf Internasional

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan modern dan berkualitas bagi masyarakat Sumatera Utara melalui kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan RS An-Nisa.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis.

Pertemuan turut dihadiri jajaran direksi PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Bank Sumut, Rumah Sakit Haji Medan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut. Pemprov Sumut menargetkan seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).

"Kesehatan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC)," ujar Bobby.

Menurut Bobby, program UHC yang semula ditargetkan tercapai dalam dua tahun masa kepemimpinannya, kini sudah dapat diterapkan di seluruh rumah sakit di Sumut sebelum target waktu tersebut tercapai.

Ia juga mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit yang belum optimal dan kurang nyaman. Karena itu, Pemprov Sumut mendorong hadirnya rumah sakit bertaraf internasional yang tetap dapat melayani masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.

"Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional ini merupakan kolaborasi dari internal, BUMD Sumut yakni PPSU, Dirga Surya, Bank Sumut, dan Rumah Sakit Haji," katanya.

Pembangunan rumah sakit internasional tersebut merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT PPSU, Rumah Sakit Haji Medan, RS Mitra yakni RS An-Nisa, dan PT Bank Sumut.

Dalam skema kerja sama operasi (KSO), PT Dirga Surya bertugas menyediakan aset, RS Mitra atau RS An-Nisa mengelola layanan operasional sesuai standar profesional, sementara Rumah Sakit Haji Medan memastikan mutu layanan, tata kelola, dan keberlanjutan rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan RS An-Nisa berperan sebagai strategic accelerator dalam mempercepat transformasi pelayanan rumah sakit melalui pengalaman operasional, sistem, dan budaya kerja modern.

"Kemitraan ini bukan mengambil alih rumah sakit pemerintah tetapi mempercepat transformasi layanan melalui kolaborasi pengalaman operasional," ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Arif Nasution menjelaskan RS An-Nisa yang berdiri sejak tahun 1990 awalnya hanya berupa rumah bersalin dengan 12 karyawan. Kini rumah sakit tersebut telah berkembang dan melayani peserta BPJS Kesehatan sejak tahun 2016.

Ia menyebut RS An-Nisa juga dipercaya berbagai rumah sakit di Indonesia dalam pengembangan SDM kesehatan melalui pelatihan dan pembinaan tenaga medis dari Aceh hingga Papua.

"Penerapan budaya kerja modern, efektif, dan efisien menjadi fokus kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Komisaris Utama PT PPSU Effendi Pohan, Direktur Utama PPSU Ferry Indra, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, Wakil Direktur Rumah Sakit Haji Medan Ridesman Nasution, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, serta jajaran direksi PT An-Nisa Utama. (P3)

Pemprov Sumut Siap Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Hasil Reses DPRD

Bobby Nasution Siapkan Beasiswa Khusus untuk Mahasiswa UMSU

Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Perkuat Ekonomi Keumatan dan Industri Halal

Bobby Nasution Dorong Percepatan Rumah Subsidi di Sumut

Pemprov Sumut Perkuat Kemitraan dengan Amerika Serikat, Dorong Investasi dan Perdagangan

Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Teken Komitmen Bersama KPK Cegah Korupsi