KPK Ingatkan Bahaya Gratifikasi Berkedok Ucapan Terima Kasih

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa praktik gratifikasi sering kali muncul dalam bentuk sederhana, seperti pemberian yang dibungkus dengan alasan budaya lokal atau ucapan terima kasih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dalam kegiatan Executive Onboarding Leadership Program BPJS Kesehatan di Hotel Novotel Jakarta Timur, Jumat.

Agus menyebut, dalam praktiknya, banyak pihak menghadapi dilema antara menjaga sopan santun dan menolak pemberian yang berpotensi sebagai gratifikasi. Ia menyarankan agar setiap pemberian yang diragukan segera dilaporkan.

"Jika Anda ragu apakah itu gratifikasi atau bukan, terima terlebih dahulu, lalu segera laporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)," ujarnya dilansir dari laman KPK.

Berdasarkan data KPK hingga Desember 2025, tercatat 1.100 kasus tindak pidana korupsi (TPK) dengan dominasi penyuapan dan gratifikasi. Selain itu, 545 kementerian/lembaga tercatat terlibat dalam kasus tersebut.

KPK menegaskan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat menjadi "bom waktu" yang berpotensi menjerat pejabat di kemudian hari, terutama jika berkaitan dengan kewenangan.

Selain gratifikasi dan penyuapan, KPK juga mencatat berbagai perkara lain, seperti 446 kasus pengadaan barang dan jasa, 66 kasus tindak pidana pencucian uang, 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 71 kasus pungutan liar dan pemerasan, 28 kasus perizinan, serta 14 kasus perintangan penegakan hukum.

KPK menilai, keberhasilan pengendalian gratifikasi sangat bergantung pada keteladanan pimpinan. Pimpinan diharapkan menjadi role model dalam menanamkan integritas di lingkungan kerja. "Jika pimpinan menganggap gratifikasi sebagai hal biasa, maka bawahan pun akan mengikuti," kata Agus.

KPK pun mendorong seluruh instansi, termasuk BPJS Kesehatan, untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). (R)

KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Pemko Medan Bidik Penghargaan Swasti Saba Kategori Lebih Tinggi pada 2027

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast

KPK Evaluasi Program Ber-Aksi 2026, Kabupaten Asahan Penuhi 15 Indikator Antikorupsi