Polri Bentuk Satgas Tertibkan Illegal Drilling di Sejumlah Wilayah

Jakarta (buseronline.com) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling).

Dilansir dari laman Humas Polri, pembentukan Satgas ini merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan Pertamina, Rabu.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni mengatakan langkah ini diambil untuk menjaga cadangan energi nasional di tengah tingginya harga minyak dunia.

Menurutnya, meski Indonesia memiliki cadangan minyak, praktik ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Cadangan itu ada, namun masih banyak kegiatan ilegal. Ini yang akan kita tertibkan," ujar Irhamni.

Ketua Satgas yang juga Staf Khusus Menteri ESDM, Rudy Sufahriadi, menjelaskan pemerintah akan menata sumur minyak masyarakat agar dapat beroperasi secara legal.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memungkinkan sumur masyarakat dibeli oleh Pertamina maupun pihak ketiga seperti Medco, dengan syarat kerja sama resmi.

"Sumur yang sudah ada akan ditertibkan dan bisa dikelola secara legal. Tidak ada pembukaan sumur baru," tegas Rudy.

Kebijakan tersebut berlaku selama empat tahun dan difokuskan pada legalisasi serta pengawasan sumur yang telah beroperasi.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengapresiasi langkah Polri. Ia menegaskan penertiban juga akan menyasar praktik ilegal lain seperti penyulingan, distribusi, hingga perdagangan minyak.

Menurutnya, minyak yang telah memiliki izin wajib dijual kepada Pertamina atau pihak ketiga resmi. Aktivitas di luar ketentuan tersebut akan ditindak tegas. (R)

Sahroni Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya Geledah Delapan Lokasi Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU

Wakapolri Tinjau Rikkes Spesialistik Taruna Akpol 2026, Pastikan Seleksi Berbasis Teknologi Medis Modern

Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan Polda Riau

Polri Tetapkan 32 Tersangka Kasus Pelanggaran Haji dan Umrah, Kerugian Korban Capai Rp116,7 Miliar

KPK Dorong Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak di Era Digital