Kamis, 05 November 2026

Inspektorat Diminta Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi di Jateng

Rabu, 01 April 2026 02:12 WIB
Inspektorat Diminta Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi di Jateng
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengawasan Antikorupsi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (31/3/2026). (Dok/Jatengprov)
Semarang (buseronline.com) - Jajaran Inspektorat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) diminta menjadi benteng pertama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pengawasan Antikorupsi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa.

Menurutnya, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat harus memiliki kapasitas dan integritas yang lebih tinggi dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Integritas jajaran inspektorat itu harus lebih baik, karena mereka yang mengoreksi dan menjadi contoh OPD,” ujar Sumarno dilansir dari laman Jatengprov.

Ia menjelaskan, peran Inspektorat mirip dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam sebuah korporasi. Karena berada di dalam sistem pemerintahan, Inspektorat dinilai memiliki posisi strategis untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Karena berada di dalam, informasi yang ada harus direspons cepat. Jika ada hal yang tidak sesuai ketentuan, cegah lebih awal agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Sumarno juga menyoroti tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan, seorang pengawas harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan pihak yang diawasi.

“Tantangannya tidak ringan. Untuk membina dan mengoreksi OPD, Inspektorat harus jauh lebih pintar dan lebih tahu daripada yang diawasi,” tambahnya.

Selain itu, Inspektorat di kabupaten/kota didorong untuk berani melakukan mitigasi risiko serta menyampaikan temuan indikasi pelanggaran, termasuk jika melibatkan kepala daerah.

Dalam kegiatan tersebut, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu memberikan pencerahan sekaligus memperkuat mentalitas antikorupsi di lingkungan Inspektorat.

Sumarno berharap, penguatan integritas ini dapat menjadikan Inspektorat sebagai teladan bagi instansi lain di lingkungan pemerintah daerah.

“Integritas teman-teman Inspektorat harus jauh lebih tinggi dibanding OPD lain, karena mereka adalah contoh. Mereka yang mengoreksi, maka mereka yang harus menjadi teladan,” pungkasnya. (R)
Editor
: Agie HT Bukit SH
beritaTerkait
Prabowo Prihatin Dugaan Penyadapan dan Akses Ilegal, Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan KSP
Konas Perempuan Gereja 2026 Resmi Dibuka di Taput, Bupati JTP Dorong Perempuan Jadi Agen Transformasi
Jawa Tengah Bidik Investasi Rp9,7 Triliun dari Investor Vietnam dan Tiongkok
Polri Mutasi Lima Pati dan Pamen, Jabatan Kapusdokkes dan Kapuskeu Berganti
Kemendikdasmen Perkuat Kompetensi dan Kesejahteraan Guru di Bulan Guru Nasional 2026
Polri Dalami Keluhan Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran, Propam Turun Tangan
komentar
beritaTerbaru