Pemko Medan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan HPL

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menurunkan Tim Terpadu untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan aset Pemko Medan dengan alas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tanjung Selamat Tahun 1990 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin.

Penertiban dilakukan untuk mendukung rencana pembangunan Program Prioritas Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Lahan seluas 26 hektare tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tingkat SD, SMP, dan SMA, serta Sarana Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum pelaksanaan, Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol PP, TNI-Polri, BKAD, Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketapang mengikuti apel bersama yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Sofyan, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Tim Terpadu mulai bergerak menuju lokasi dengan berjalan kaki. Sejumlah truk dan alat berat excavator turut dikerahkan untuk mendukung proses pembongkaran bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan tersebut.

Sesampainya di lokasi, tim melakukan pendekatan humanis dengan berdialog dan bernegosiasi agar warga yang menempati lahan segera mengosongkan bangunan. Sebelumnya pihak Kecamatan Medan Tuntungan telah melakukan sosialisasi terkait rencana penertiban ini.

Meski sudah diberikan penjelasan, sebagian warga tetap menolak untuk mengosongkan bangunan. Melihat kondisi tersebut, Muhammad Sofyan memerintahkan personel untuk membantu pengosongan termasuk mengevakuasi barang-barang warga dari dalam bangunan.

Setelah dipastikan kosong, alat berat excavator dikerahkan untuk merubuhkan bangunan semi permanen berupa rumah dan warung. Tim juga memasang patok batas pada lahan HPL seluas 265.135 meter persegi yang merupakan aset Pemko Medan.

Di sela-sela penertiban, Muhammad Sofyan menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR akan mulai membangun Sekolah Rakyat pada awal Desember 2025.

Dari total luas 26 hektare, sekitar 6,8 hektare akan digunakan untuk pembangunan sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, sementara sekitar 800 meter persegi dialokasikan untuk SPPG.

“Pengerjaan proyek segera dilakukan. Saat ini proses pematangan lahan makanya harus dikosongkan. Targetnya, tahun ajaran 2026 sekolah ini sudah difungsikan,” ujar Sofyan.

Ia menambahkan, saat ini SR tingkat SD-SMA di Kota Medan masih menggunakan fasilitas Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sofyan mengungkapkan bahwa beberapa warga telah menghuni lahan tersebut lebih dari 25 tahun. Namun karena status lahan merupakan milik Pemko Medan, penertiban tetap harus dilakukan untuk kepentingan umum.

“Warga yang terdampak akan direlokasi ke Rusunawa Kayu Putih, Medan Deli,” jelasnya.

Meski sempat terjadi penolakan, penertiban berlangsung aman dan kondusif. Satpol PP akan melakukan penjagaan di lokasi untuk mencegah adanya upaya mendirikan bangunan kembali di lahan tersebut.

Penertiban ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemko Medan, antara lain Kasat Pol PP Muhammad Yunus, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Plt Kadis Ketapang Pertanian Perikanan Ahmad Untung Lubis, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan, serta Camat Medan Tuntungan Berani Perangin-angin. (P3)

Pertama di Indonesia, Sumut Luncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis Berbasis SDGs

Menuju Swasembada Pangan, Jateng Terus Tancap Gas dengan Strategi Nyata

Dekranasda Jateng Gandeng Kemenlu untuk Dorong Promosi Produk Ekraf ke Pasar Global

Monaco Bungkam Marseille 2-1, Catat Tujuh Kemenangan Beruntun

Real Oviedo Raih Kemenangan Penting, Tundukkan Sevilla 1-0 di La Liga

Timnas Futsal Indonesia Bantai Brunei 7-0 di Laga Pembuka Piala AFF Futsal 2026