Komisi Reformasi Kepolisian Gelar RDPU, Jimly Asshiddiqie: Aspirasi Publik Akan Jadi Dasar Arah Reformasi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan ini dipimpin Ketua Komisi Reformasi Kepolisian Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH MH.

Dalam keterangannya, Jimly menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah awal komisi dalam menjaring pandangan publik untuk merumuskan arah reformasi kepolisian.

Sebagai bagian dari upaya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, komisi menyediakan kanal khusus untuk penyampaian masukan tertulis.

“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.

Adapun nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan diumumkan oleh sekretariat.

RDPU ini dihadiri berbagai organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dari tiga matra, hingga sejumlah konten kreator.

Meski sebagian pihak tidak dapat hadir secara resmi, Jimly memastikan aspirasi mereka tetap akan diterima.

“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, persoalan dugaan ijazah palsu kembali mencuat sebagai salah satu isu utama. Jimly menilai persoalan ini telah lama menjadi tantangan serius dalam sistem hukum dan administrasi negara.

“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus ijazah palsu apabila kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang ada. Namun ia menegaskan bahwa komisi tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.

“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” jelasnya.

Dalam RDPU tersebut, komisi menerima beragam keluhan dari masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.

Jimly menyebut persoalan tersebut akan dibahas bersama Kapolri untuk memperoleh solusi dan rekomendasi perbaikan.

Masukan dari purnawirawan TNI turut mewarnai diskusi, mulai dari pembenahan struktur hingga kultur organisasi Polri. Sejumlah gagasan besar yang muncul antara lain:

Penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal,

Wacana pembentukan Kementerian Keamanan,

Serta evaluasi mekanisme rekrutmen dan koordinasi penegakan hukum.

Kritik terkait sistem pendidikan kepolisian juga turut disampaikan oleh peserta yang menilai pendidikan Polri perlu lebih menekankan aspek akademis.

“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” kata Jimly menirukan masukan dari peserta.

Menutup pertemuan, Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena masih berada pada tahap awal kerja.

“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” ujarnya. (R)

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Polri Masih Lakukan Evaluasi

Kader PKK Karanganyar Diajari Olah Lele Tanpa Amis dan Budikdamber untuk Ketahanan Pangan Keluarga

Wamendikdasmen Dorong Guru Menjadi Arsitek Pembelajaran Melalui Pendekatan Deep Learning

Gubernur Ahmad Luthfi Tawarkan Peluang Investasi Strategis kepada Investor Malaysia

Kemendikdasmen Percepat Reformasi Guru, TPG Naik Rp2 Juta dan 230 Ribu Guru Ikuti PPG pada 2026

Pemkab Taput Perkuat Layanan Kesehatan hingga Daerah Terpencil, Sinergi dengan BPJS Kesehatan Ditingkatkan