Senin, 06 Juli 2026

Polri Teguhkan Komitmen Pengarusutamaan Gender, Sejalan dengan RPJMN 2025–2029

Minggu, 28 September 2025 02:20 WIB
Polri Teguhkan Komitmen Pengarusutamaan Gender, Sejalan dengan RPJMN 2025–2029
Para perwira Polwan bersama pejabat tamu berfoto usai Focus Group Discussion ‘Road Map Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri’ yang digelar bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Polwan RI, Rabu (24/9/2025), di Jakarta.
Jakarta (buseronline.com) - Polri meneguhkan komitmennya dalam memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dengan menyiapkan peta jalan yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hal ini ditegaskan Perwira Tinggi Baintelkam Polri, Irjen Pol Arradina Zessa Devy, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Road Map Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri” yang digelar bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Polwan RI, Rabu.

“Pengkajian ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-5, yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kami akan menindaklanjuti hasil FGD dengan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat tercapainya target kesetaraan gender,” ujar Irjen Arradina, dilansir dari laman Humas Polri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengapresiasi langkah Polri yang mendukung penerapan PUG melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022.

Ia juga menilai pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri pada September 2024 sebagai langkah afirmatif memperkuat sinergi Kemen PPPA, UPTD PPA, dan Polri.

“Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2025-2029 secara eksplisit mengamanatkan penerapan PUG. Saya juga mengapresiasi pembentukan Dittipid PPA dan PPO. Ini penting untuk menghadirkan pelayanan hukum yang responsif gender,” ungkap Veronica.

Meski begitu, Veronica menyoroti jumlah polwan yang masih rendah. Dari total 443.971 personel Polri, hanya 28.302 di antaranya polwan atau 6,4 persen, masih jauh dari target keterwakilan 30 persen.

“Polwan adalah representasi nyata hadirnya negara bagi perempuan dan anak. Mereka berperan ganda, sebagai pelindung dengan pendekatan berbasis korban sekaligus penegak hukum dalam kasus kekerasan berbasis gender. Karena itu, penguatan kapasitas polwan melalui pelatihan kepemimpinan dan pendidikan PUG sangat penting,” tambahnya.

Kemen PPPA sendiri mencatat upaya revitalisasi PUG sejak 2021 telah mendorong capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024 meningkat menjadi 91,85 persen serta menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi 0,447 persen pada 2023.

Senada, Sekretaris Kementerian PAN-RB, Reni Suzana menegaskan pentingnya peran polwan di Dittipid PPA dan PPO dalam mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat.

“Polwan memiliki potensi besar untuk mendorong edukasi publik. Diharapkan Dittipid PPA dan PPO tidak hanya meningkatkan kapasitas organisasi, tetapi juga menghadirkan perlindungan yang lebih responsif gender,” kata Reni.

FGD ini menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kepolisian, sejalan dengan agenda pembangunan nasional serta tujuan global SDGs. (R)
Editor
: Agie HT Bukit SH
beritaTerkait
Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Inklusif melalui Program Bilingual untuk Murid Tuli
Pemprov Sumut Gandeng Rumah Tani Nusantara Perkuat Pengendalian Inflasi
Polri Raih Penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI atas Dukungan Penyelenggaraan Haji 2026
Irjen Pol Agus Suryonugroho Pamit, Serahkan Tongkat Komando Kakorlantas kepada Irjen Pol Wibowo
Irjen Pol Alberd TB Sianipar Resmi Jabat Kapolda Kalimantan Barat
Kemendikdasmen Perkuat LKP Cetak SDM Berdaya Saing Global
komentar
beritaTerbaru