Menteri ATR dan Kapolri Perkuat Kerjasama dalam Penanganan Masalah Pertanahan

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Pertemuan tersebut diadakan sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan Polri dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan audensi biasa sebagai upaya meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua lembaga tersebut.

“Audiensi biasa sebagai pejabat baru, untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Polri dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan.

Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk berkoordinasi dalam merampungkan tugas-tugas yang masih tertunda terkait penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam pertemuan tersebut, AHY juga menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam Rapat Pra-operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.

Melalui akun Instagramnya, AHY menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepolisian, dalam upaya memerangi praktik mafia tanah di Indonesia.

Sebelum bertemu dengan Kapolri, AHY juga mengunjungi beberapa pejabat lainnya, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Langkah ini menunjukkan komitmen AHY dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan secara holistik. (R)

Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Investasi Jawa Tengah Capai Rp72,54 Triliun, Serap 340 Ribu Tenaga Kerja

Arsenal Tahan Imbang Bayern Munchen 2-2, Declan Rice Jadi Penyelamat

Como Bantai Manchester United 4-1, Nico Paz Borong Dua Gol

Galatasaray Hajar Lille 4-2, Calvin Verdonk Gagal Hindarkan Tuan Rumah dari Kekalahan

Bareskrim Polri Sita 6,4 Ton Beras Fortifikasi, Lima Merek Diduga Tak Sesuai Label