Kolaborasi dengan Pemko Yogyakarta, KPK Gelar Bimtek Keluarga Berintegrias

Yogyakarta (buseronline.com) - Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas.

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Pemerintah Kota Yogyakarta di Ballroom Malioboro Hotel New Saphir melibatkan total 100 peserta dari ASN bersama pasangan masing-masing.

Pada Bimtek Keluarga Berintegritas bertema "Membangun Keluarga Berintegritas Dengan Semangat Tatag Teteg Tutug, Mewujudkan Kota Yogyakarta Antikorupsi”, KPK berharap dapat membentuk keluarga berintegritas untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Mengingat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini salah satunya dipengaruhi dan melibatkan keluarga.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penegakan hukum.

Namun juga harus dibarengi dengan pendidikan dan pencegahan. Ketiga strategi bakal berjalan efektif jika ada peran serta masyarakat.

Menurut Kumbul, Bimtek Keluarga Berintegritas menjadi salah satu program yang diinisiasi oleh KPK untuk masyarakat berperan serta dalam mencegah korupsi, terutama dari lingkup terkecil yakni keluarga.

“Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan Pemko Yogyakarta dalam rangka mengingatkan keluarga bagaimana pentingnya keluarga mengimplementasikan nilai-nilai integritas mulai dari kejujuran, kedisiplinan, peduli, tanggung jawab, dan sebagainya. Sementara kaitannya dengan ASN, agar mereka bisa melayani masyarakat dengan baik, tanpa melakukan korupsi,” jelasnya.

Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan Bimtek Keluarga Berintegritas melibatkan peserta setingkat sekda, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan mantri pamong praja bersama suami atau istrinya.

“Kali ini kita berkolaborasi dengan KPK RI dari Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat, untuk memahami lebih jauh bagaimana pencegahan korupsi dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan korupsi di Pemko Yogyakarta,” katanya.

Singgih menegaskan upaya mengingatkan pejabat dan keluarganya untuk mencegah korupsi tidak berhenti pada kegiatan bimtek saja, tetapi pada tingkat Pemko Yogyakarta misalnya, fungsi pengawasan sudah dijalankan oleh Inspektorat, Tim Saber Pungli Kota Yogyakarta yang berfungsi dan melibatkan aparat penegak hukum, layanan aduan untuk masyarakat yang dikelola oleh pemko, serta terdapat pula forum ASN yang berfungsi mengingatkan antara sesama di internal Pemkot.

Sampai dengan September 2023 KPK sudah melakukan proses hukum terhadap 1.648 tersangka tindak pidana korupsi. Kumbul mengingatkan bahwa kasus korupsi yang paling dominan terjadi yaitu suap menyuap dan gratifikasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 tersangka adalah perempuan. Menurutnya banyak pelaku korupsi terjerat salah satu penyebab karena pengaruh keluarga, bahkan sampai melibatkan istri dan anak.

“Sehingga kunci bagaimana membangun keluarga berintegritas adalah adanya kejujuran, keterbukaan dan kepercayaan. Oleh sebab itu, keluarga memiliki peran penting untuk saling mengingatkan untuk mencegah korupsi. Kalau keluarga sudah antikorupsi diharapkan lingkungan berikutnya antikorupsi. Dari keluarga, RT RW dan seterusnya,” sebutnya. (R)

Densus 88 Polri Gelar Rakernis 2026, Fokus Antisipasi Radikalisme Digital pada Anak dan Remaja

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

150 Siswa Jabar Jalani Pendidikan Karakter Pancawaluya di Mako TNI Cilandak

Pemprov Jabar Pastikan Siswa Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah pada SPMB 2026

Polda Sumsel dan Divhumas Polri Perkuat Mitigasi El Nino Hadapi Ancaman Karhutla

41 Apoteker Baru Perkuat Layanan Kesehatan di Garut