Minggu, 22 November 2026

Bobby Nasution Minta RUU Pemilu Pertegas Sanksi Politik Uang dan Politik SARA

Sabtu, 21 November 2026 17:45 WIB
Bobby Nasution Minta RUU Pemilu Pertegas Sanksi Politik Uang dan Politik SARA
Gubernur Sumut Bobby Nasution saat menerima kunjungan kerja Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/11/2026).
Hatta juga mengusulkan moratorium penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan, serta pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Nurhayati, menekankan pentingnya lima norma fundamental dalam RUU Pemilu.

Kelima norma tersebut meliputi kesetaraan hak politik bagi kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta pengaturan etika penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, regulasi terkait teknologi digital diperlukan untuk mengantisipasi manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu, termasuk deepfake, yang dapat mengancam kualitas demokrasi.

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan RUU Pemilu agar mampu menghadirkan sistem pemilu yang lebih demokratis, transparan, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran. (P3)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Bobby Nasution Minta RSU Haji Medan Tingkatkan Mutu Pelayanan, Target Bersaing dengan Rumah Sakit Luar Negeri
Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Sebesar Rp3,41 Juta, Naik 5,61 Persen
Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik ORCA, Dorong Warga Sumut Tak Berobat ke Luar Negeri
Bobby Nasution Minta Medan Perkuat Pembangunan Berbasis Digital dan Kendalikan Inflasi pada 2027
Bobby Nasution Desak Kabupaten/Kota Segera Selesaikan Perda BRT Mebidang
Kapolri Apresiasi Dukungan Komisi III DPR dalam Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar
komentar
beritaTerbaru