KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi

KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan hukum tersebut antara lain mencakup Pasal 92 dan Pasal 97 juncto Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain penguatan regulasi, KPK menilai kepemimpinan yang berintegritas menjadi faktor penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan BUMD.

Melalui penerapan GCG, penguatan manajemen risiko, dan optimalisasi prinsip BJR, BUMD diharapkan mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus pelayanan publik secara profesional.

Dengan demikian, perusahaan daerah dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta menjaga kepercayaan masyarakat. (R)

KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan

Dirjen GTK Nunuk Suryani Luncurkan Buku “Ngopi Bareng Bu Nunuk: Percakapan Belum Selesai”

KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

Pelajar Indonesia Borong Empat Medali di Young Inventors Challenge 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri