KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi

Jakarta (buseronline.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menjalankan perusahaan secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Dilansir dari laman KPK, peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam kegiatan "Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta" di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada 12 November 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pimpinan BUMD mengenai tata kelola perusahaan, batas kewenangan, serta aspek hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.

Tanak menegaskan, direksi memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai aturan dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi.

"Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi," tegas Tanak.

Menurutnya, setiap keputusan strategis harus berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, peraturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan, penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus berjalan beriringan dengan prinsip Business Judgment Rule (BJR).

Prinsip BJR memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berlandaskan itikad baik, serta bebas dari benturan kepentingan.

Sebaliknya, keputusan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan aturan perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Tanak mencontohkan tindakan direksi yang memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan daerah.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi jajaran pimpinan BUMD mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis.

"Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional," ujar Syaefuloh.

KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan

Dirjen GTK Nunuk Suryani Luncurkan Buku “Ngopi Bareng Bu Nunuk: Percakapan Belum Selesai”

KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

Pelajar Indonesia Borong Empat Medali di Young Inventors Challenge 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri