KPK Ungkap 18 Penyimpangan Kasus Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar

Dalam proses tersebut, RFA disebut memerintahkan RKW selaku Kepala Seksi Pendaftaran Direktorat Jenderal PHU untuk mengumpulkan biaya percepatan atau fee dari PIHK sebesar 5.000 dolar AS per jemaah.

Sementara itu, dalam pengisian kuota tahun 2024, KPK menemukan dugaan pengumpulan fee percepatan berkisar 2.000 hingga 7.200 dolar AS per jemaah. Pengumpulan uang tersebut diduga dilakukan untuk mengakomodasi jemaah kategori T0 atau TX.

KPK juga mengungkap penetapan 3.255 jemaah haji khusus tambahan dari 214 PIHK sebagai pihak yang berhak melunasi Bipih tanpa didukung surat permohonan dari PIHK sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sebanyak 41 PIHK diduga memberangkatkan 106 jemaah yang tidak tercantum dalam surat edaran jemaah yang berhak melunasi Bipih pada 2024.

Temuan lainnya, sebanyak 8.151 jemaah kategori T0 atau TX diusulkan PIHK untuk mengisi kuota haji khusus tambahan 2024 meskipun dinyatakan tidak berhak berangkat. Sebanyak 36 PIHK juga diduga memperjualbelikan 128 kuota petugas haji khusus tambahan kepada masyarakat.

KPK turut menemukan adanya biro perjalanan yang tidak memiliki izin sebagai PIHK, tetapi tetap mendaftarkan dan memberangkatkan jemaah haji khusus dengan meminjam PIN milik PIHK lain yang telah memiliki izin.

Budi menegaskan, keterangan ahli BPK melengkapi kesaksian sebelumnya dan memperkuat rangkaian pembuktian yang disampaikan KPK di persidangan.

Ia menyebut perkara tersebut harus dilihat secara komprehensif karena dugaan penyimpangan melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama.

KPK pun mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengikuti proses persidangan yang terbuka untuk umum. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mencermati fakta-fakta persidangan secara utuh serta menyaring informasi yang beredar di berbagai media. (R)

KPK Minta BUMN dan Swasta Perkuat Integritas untuk Cegah Korupsi

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada 100 Pelajar Lewat Film dan Edukasi Museum

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, MoU Ditargetkan Ditandatangani 2027

Revisi UU Tipikor Disiapkan, KPK Dorong Persaingan Usaha yang Sehat

KPK Ajak Mahasiswa Untirta Perkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Penguatan Integritas DPRD Banten untuk Cegah Korupsi