1,49 Juta Warga Jateng Terlibat Judi Online, Pemprov Siapkan Langkah Penindakan

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan praktik judi online (judol) yang melibatkan hampir 1,5 juta warga.

Dilansir dari laman Jatengprov, upaya tersebut meliputi penanganan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat, penguatan literasi digital, hingga kolaborasi lintas sektor sampai tingkat desa dan rukun tetangga (RT).

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi di Semarang, jumlah warga Jawa Tengah yang terlibat judi online sepanjang 2025 mencapai 1.490.318 orang. Sementara itu, total deposit perjudian daring di provinsi tersebut tercatat mencapai Rp4,55 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, praktik tersebut telah menjangkau berbagai kalangan dan sulit terdeteksi karena dapat dilakukan secara pribadi melalui perangkat digital.

"Kalau masalah judi online ini memang sudah menjadi masalah kita yang sudah lama. Kita bersama-sama berkolaborasi juga dengan teman-teman pemangku kepentingan yang lain," kata Sumarno dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Pengentasan Konten Negatif Perjudian Daring di Hotel Santika Premiere Semarang, pada 28 Oktober 2026.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Jateng adalah menindaklanjuti keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online. Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menentukan mekanisme penanganan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin ASN.

Pemprov Jateng juga akan berkoordinasi dengan PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh data ASN yang terindikasi terlibat judi online. ASN yang teridentifikasi akan terlebih dahulu diberikan peringatan, dengan tindak lanjut tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Sumarno menambahkan, pencegahan juga akan diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut perlu menjangkau lingkungan keluarga hingga tingkat RT/RW karena aktivitas judi online dapat berlangsung tanpa diketahui orang-orang terdekat.

Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pembatasan akses terhadap situs perjudian sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampaknya. Judi online yang menawarkan keuntungan instan justru berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan persoalan sosial.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, mendorong Jawa Tengah memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, media, dan masyarakat melalui pendekatan pentahelix.

Eko menegaskan, pemberantasan judi online tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs. Diperlukan langkah terpadu yang mencakup pencegahan, peningkatan literasi digital, penegakan aturan, serta keterlibatan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

"Kami sangat berharap mudah-mudahan di Jawa Tengah bisa jadi pilot project, memberikan contoh kepada provinsi lain, kota lain," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Ruang Digital Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Safriansyah Yanwar Rosyadi, menjelaskan bahwa penanganan judi online dilakukan melalui deteksi dini, patroli siber, pelaporan masyarakat, dan literasi digital.

Kemkomdigi juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu penelusuran dan verifikasi konten perjudian. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan otoritas keuangan dilakukan untuk menindaklanjuti rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian.

Berdasarkan data Kemkomdigi, sejak 2017 hingga 26 Oktober 2026, sebanyak 9.199.544 konten perjudian daring telah ditangani dari total 13.298.595 konten negatif.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.990.068 berupa situs dan alamat IP, 708.301 terkait platform Meta, 130.835 terkait Google/YouTube, serta 45.921 terkait platform X.

Khusus pada 1–26 Oktober 2026, Kemkomdigi mencatat penanganan 180.658 konten perjudian daring. Sebanyak 165.616 di antaranya berupa situs dan alamat IP, sedangkan sisanya tersebar di berbagai platform digital.

Data PPATK juga mencatat sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni Banyumas, Cilacap, Brebes, Tegal, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Purbalingga, Kota Semarang, dan Wonogiri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan penanganan judi online membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat berperan dalam pengendalian serta pemblokiran konten, sedangkan pemerintah daerah memperkuat penanganan berdasarkan dampak yang muncul di masyarakat. Upaya tersebut mencakup sektor pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, hingga pembinaan ASN.

Lilik juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar pencegahan serta penanganan judi online berjalan secara terpadu.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemprov Jateng berharap upaya pemberantasan judi online dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil dan menekan dampak negatif perjudian digital. (R)

Pemprov Jateng Buka Beasiswa S1 dan S2 untuk Guru Madrasah Diniyah

Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

Ahmad Luthfi Raih Detik Jateng-Jogja Award 2026, Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun

Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun, Ahmad Luthfi Optimistis Tembus Rp110 Triliun

Beasiswa Santri Jateng Buka Jalan Khafidz Kuliah di China dan Aisyi di Mesir

Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspadai Investasi Bodong dan Judi Online