Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

Kajian itu mencakup seluruh siklus pembiayaan politik, mulai dari sebelum pemilu, selama proses pemilu, hingga setelah pemilu.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian KPK ialah belum terintegrasinya peta jalan pendidikan politik antara pemerintah dan partai politik. Selain itu, lemahnya keterkaitan antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai dinilai dapat memicu praktik mahar politik.

KPK mendorong pendidikan politik, rekrutmen, dan kaderisasi dijalankan secara terintegrasi untuk membangun sistem politik yang transparan dan berintegritas.

Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan DPR sebagai bahan analisis serta pertimbangan dalam penyusunan policy brief untuk memperbaiki ekosistem dan tata kelola partai politik di Indonesia.

Budi menegaskan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, DPR, partai politik, dan masyarakat. Transparansi pendanaan serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya menjadi bagian penting dalam menutup celah penyimpangan.

KPK berharap hasil pemetaan SPI dan MCSP dapat menjadi landasan bagi Pemkab Klaten untuk memperkuat pengawasan internal, membenahi pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan tindak lanjut yang terukur, perbaikan sistem diharapkan mampu menekan risiko korupsi dan memastikan jabatan serta kewenangan publik digunakan untuk kepentingan masyarakat. (R)

Ahmad Luthfi Raih Detik Jateng-Jogja Award 2026, Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun

Investasi Jateng Capai Rp72,54 Triliun, Ahmad Luthfi Optimistis Tembus Rp110 Triliun

Beasiswa Santri Jateng Buka Jalan Khafidz Kuliah di China dan Aisyi di Mesir

KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp9,65 Miliar ke Pemprov DKI, Bakal Jadi Pos Damkar

KPK Soroti Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi, Dorong Pembenahan Tata Kelola Partai

Investasi Jawa Tengah Capai Rp72,54 Triliun, Serap 340 Ribu Tenaga Kerja