Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

Semarang (buseronline.com) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mendorong penguatan layanan hukum, kesehatan, dan sosial sebagai upaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dilansir dari laman Jatengprov, hal tersebut disampaikan Nawal saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik "Sinergi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan, serta Pemberantasan Perdagangan Orang melalui Penguatan Kerja Sama" di Aula Gedung Borobudur Mapolda Jateng, pada 29 September 2026.

Nawal mengatakan, penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Korban harus memiliki akses yang mudah dan aman untuk mendapatkan pertolongan, pendampingan, serta perlindungan tanpa stigma dan diskriminasi.

"Apapun pintunya, kuncinya adalah tiga ini. Ada pilar layanan hukumnya, ada pilar layanan kesehatan, ada pilar layanan sosial. Maka, untuk kemudian bisa bergerak bersama, kita butuh kader yang lebih banyak," ujar Nawal.

Berdasarkan data Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, sepanjang 2025 tercatat 1.262 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.778 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang.

Untuk menekan kasus tersebut, Nawal mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, rumah sakit, puskesmas, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, layanan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Sementara layanan kesehatan dapat melibatkan rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas rujukan. Adapun layanan sosial melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, organisasi keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat.

Nawal juga menekankan pentingnya memperluas jejaring pendampingan agar korban dapat memperoleh pemulihan dengan cepat sekaligus mencegah terjadinya kasus berulang.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan Berdaya.

Program yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin itu melibatkan kader PKK, Muslimat NU, serta sejumlah pihak yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan paralegal.

"Maka semakin banyak yang peduli, semakin bisa memutus rantai dan bisa recovery secara cepat untuk korban-korban kekerasan," katanya.

Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Dr Latif Usman menegaskan, pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemberantasan perdagangan orang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Kolaborasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, organisasi kemasyarakatan, media, keluarga, dan masyarakat.

Latif mengatakan, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui deteksi dan edukasi. Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian.

"Penegakan hukum tentu harus dilakukan secara tegas, namun khusus terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara profesional, humanis, responsif, dan berperspektif terhadap korban," tegasnya. (R)

Wamendikdasmen Dorong Revitalisasi Sekolah di Daerah Rawan Banjir Demak

Guru Dilibatkan Hapus Stigma Kusta terhadap Anak di Jepara

Dirjen Dikmen Diksus Ajak Masyarakat Perkuat Gerakan Literasi

Kemenkes Siapkan Alat Diagnostik TBC untuk 884 Puskesmas di Jateng

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

Puluhan Anak Muda Jateng-DIY Pamerkan Inovasi AI di Young Coder World Cup 2026