Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan Berdaya.
Program yang digagas Gubernur
Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin itu melibatkan kader PKK, Muslimat NU, serta sejumlah pihak yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan paralegal.
"Maka semakin banyak yang peduli, semakin bisa memutus rantai dan bisa recovery secara cepat untuk korban-korban kekerasan," katanya.
Sementara itu, Wakapolda
Jawa Tengah Brigjen Pol Dr Latif Usman menegaskan, pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemberantasan perdagangan orang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Kolaborasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, organisasi kemasyarakatan, media, keluarga, dan masyarakat.
Latif mengatakan, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui deteksi dan edukasi. Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian.
"Penegakan hukum tentu harus dilakukan secara tegas, namun khusus terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara profesional, humanis, responsif, dan berperspektif terhadap korban," tegasnya. (R)
beritaTerkait
komentar