Sabtu, 21 November 2026

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

Senin, 28 September 2026 18:20 WIB
KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim
Foto bersama usai rapat koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Samarinda, Rabu (23/9/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.435 paket merupakan pengadaan non-tender dengan nilai Rp266,84 miliar. Sementara 62 paket lainnya melalui tender dengan nilai mencapai Rp300,07 miliar.

Pada metode e-purchasing, KPK juga memetakan adanya kesamaan alamat IP antara pembeli dan penyedia serta anomali waktu transaksi. Pola tersebut dinilai sebagai indikator yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi lebih lanjut.

"Anomali adalah alarm. Saat sistem menemukan pola tidak lazim, pemda harus segera mengklarifikasi dan memperbaiki. Jangan menunggu sampai berkembang menjadi masalah hukum," jelas Andy.

KPK kemudian mendorong Pemprov Kaltim mengevaluasi metode dan penyedia pengadaan, mengonsolidasikan paket sejenis, memperkuat e-purchasing melalui mini kompetisi, serta melakukan analisis harga dan negosiasi.

Pemprov juga didorong memanfaatkan market sounding untuk memperoleh gambaran mengenai harga, kapasitas, dan kondisi pasar sebelum proses pengadaan dilakukan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan, masukan KPK menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Kita ingin memastikan setiap anggaran yang direncanakan dan dibelanjakan berdasarkan kebutuhan jelas dan manfaat terukur. Karena itu, catatan dan rekomendasi KPK akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti bersama," katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK bersama Pemprov Kaltim dan DPRD juga menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut. Di antaranya memastikan Pokir mengikuti tahapan RKPD dan APBD serta bersumber dari hasil reses atau aspirasi masyarakat, memperkuat verifikasi usulan, dan mengintegrasikan data hibah, bansos, serta bantuan keuangan.

Selain itu, disepakati penguatan proses PBJ agar bebas intervensi, konsolidasi pengadaan dan e-purchasing, pelaksanaan market sounding, serta peningkatan pengawasan Inspektorat berbasis risiko.

KPK menilai penguatan tata kelola pemerintahan perlu dimulai sejak hulu. Perencanaan berbasis kebutuhan, penganggaran yang transparan, serta pengadaan yang kompetitif dan dapat ditelusuri dinilai penting untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua dan anggota DPRD Kaltim, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah
KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi
KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan
KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028
Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026
KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri
komentar
beritaTerbaru