Penguatan integritas perguruan tinggi, kata Setyo, tidak dapat hanya mengandalkan
KPK maupun unit pengawasan internal. Seluruh unsur kampus perlu terlibat dalam membangun sistem pencegahan korupsi.
"Tidak akan mungkin bisa dijalankan dengan baik kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada partisipasi kontribusi dari semua pihak," katanya.
Hasil piloting di UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk menyempurnakan model penguatan integritas sebelum dikembangkan di perguruan tinggi lainnya.
KPK mendorong agar pemetaan 12 risiko dan delapan perangkat pengendalian tidak berhenti sebagai konsep maupun kelengkapan administratif.
Sistem tersebut diharapkan benar-benar mampu mengenali risiko, menutup celah korupsi, menangani persoalan, serta mendorong perbaikan tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan. (R)
beritaTerkait
komentar