Sejumlah peserta turut memberikan masukan terkait perluasan jangkauan penyuluhan ke wilayah yang belum terjangkau, pengukuran dampak kegiatan, serta penguatan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pemerintah daerah.
PAKSI Bali merespons masukan tersebut dengan rencana memperluas jejaring melalui keterlibatan lebih banyak instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, desa adat, dan komunitas.
Forum juga akan memprioritaskan pengembangan sistem pengukuran dampak penyuluhan secara lebih sistematis serta melanjutkan integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan di sejumlah sekolah dan kampus di Bali.
KPK menilai penguatan peran penyuluh antikorupsi merupakan bagian penting untuk memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkuat penerapan nilai-nilai integritas di berbagai lingkungan.
Sarasehan PAKSI Bali menjadi salah satu ruang untuk memperkuat sinergi antara KPK, PAKSI Bali, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan gerakan antikorupsi berbasis masyarakat. (R)
beritaTerkait
komentar