Sabtu, 21 November 2026

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

Jumat, 11 September 2026 20:00 WIB
Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen
KPK dalam pertemuan bersama Timnas PK di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Jakarta (buseronline.com) - Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi periode 2025-2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Dilansir dari laman KPK, hingga bulan ke-18 atau Triwulan VI (B18), pelaksanaan aksi tersebut telah mencapai 67,49 persen.

Capaian itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, pada 7 September 2026.

Hingga Triwulan VI, Aksi Pencegahan Korupsi mencakup 15 aksi, 36 output, dan 296 milestone. Pelaksanaannya melibatkan sekitar 59 kementerian/lembaga serta 38 pemerintah provinsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk memastikan agenda pencegahan korupsi berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah.

"Ini merupakan forum penting untuk memastikan bahwa agenda pencegahan korupsi berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah," tegas Setyo saat membuka pertemuan.

Menurut Setyo, capaian pencegahan korupsi tidak boleh hanya diukur dari terpenuhinya target administratif. Lebih dari itu, upaya pencegahan harus mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

"Capaian ini tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian milestone. Yang harus dilihat adalah bagaimana pelayanan publik yang baik dapat benar-benar dirasakan dan celah untuk korupsi semakin tertutup," ujarnya.

Setyo juga menekankan pentingnya menempatkan aspek integritas dan pengendalian sejak tahap awal perumusan kebijakan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak semestinya baru dilakukan ketika kebijakan telah berjalan, tetapi harus melekat sejak kebijakan tersebut dirancang.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi berkala pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 dan penyusunan langkah tindak lanjut.

Ada empat hal utama yang menjadi pembahasan, yakni substansi pelaporan, pembaruan pengawalan Program Prioritas Nasional, penyusunan arah Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027-2028, serta persetujuan arah revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono memaparkan sejumlah capaian konkret pengawalan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sepanjang periode 2025-2026.

Di sektor logistik, Stranas PK mendorong penerapan single billing dan otomatisasi Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG). Langkah tersebut dinilai mampu mempersingkat waktu pelayanan di pelabuhan.

"Hasil pengawasan harus dilihat dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya tercapainya output, tetapi bagaimana intervensi tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi," kata Agus.

Sementara di sektor kesehatan, Stranas PK mendorong pemanfaatan rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan klaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di sektor keuangan daerah, Stranas PK terus mendorong penguatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengendalian belanja pemerintah daerah.

Selain itu, upaya pengamanan aset negara juga terus dilakukan. Hingga kini, pengamanan aset telah mencapai Rp16 triliun melalui penetapan garis sempadan pada 55 situs dan enam danau berdasarkan estimasi zona nilai tanah.

Pengawalan juga menyasar sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pada program MBG, pengawalan dilakukan terhadap ketepatan sasaran dan mutu gizi, kelembagaan, serta penguatan sistem pembayaran digital. Sedangkan pada KDKMP, fokus diarahkan pada penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem informasi, pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengelola.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menyampaikan sejumlah contoh pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang dinilai berjalan baik, di antaranya aksi pengendalian alih fungsi lahan dan tumpang tindih kawasan hutan.

Menurut Bappenas, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027-2028 harus mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan serta selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup delapan klaster dan 60 program prioritas.

Dari perspektif reformasi birokrasi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengingatkan pentingnya kejelasan dalam pelaksanaan setiap aksi. Hal itu meliputi isu yang harus dieskalasikan, instansi penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengambilan keputusan apabila target tidak tercapai.

Ia juga mendorong agar Rencana Aksi Pencegahan Korupsi diperkuat dengan kerangka logis atau logframe yang lebih tajam dan berbasis risiko, termasuk memperluas penerapan instrumen pengelolaan konflik kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong konsolidasi regulasi dan kebijakan, penguatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), digitalisasi tata kelola yang terintegrasi, hingga pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data tunggal.

Pada penghujung forum, seluruh anggota Timnas PK yang hadir mengikuti sesi diskusi dan konfirmasi terhadap Rencana Aksi Pencegahan Korupsi periode 2027-2028. Sesi tersebut menjadi bagian dari upaya mengonsolidasikan agenda dan arah aksi untuk periode berikutnya.

Pertemuan juga membahas perkembangan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Revisi tersebut diarahkan untuk memastikan Stranas PK tetap relevan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta prioritas Presiden, termasuk dalam penetapan aksi pada tingkat strategis.

"Persetujuan arah revisi ini penting agar naskah urgensi dan proses penyusunan regulasi memiliki pijakan yang sama di antara anggota Timnas PK," ungkap Setyo.

Dalam forum tersebut juga disepakati Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai pemrakarsa revisi Perpres tersebut.

Pertemuan turut dihadiri Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kresna Reza, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Direktur PP LHKPN KPK sekaligus Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, serta jajaran terkait.

Melalui pengawalan dan evaluasi yang terintegrasi, Stranas PK diharapkan mampu menjadi instrumen yang andal untuk memastikan Program Prioritas Nasional tidak hanya terlaksana, tetapi juga didukung sistem pengendalian yang kuat sejak tahap perencanaan hingga implementasi. (R)

Editor
: Administrator
Tags
beritaTerkait
Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah
KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi
KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan
Dirjen GTK Nunuk Suryani Luncurkan Buku “Ngopi Bareng Bu Nunuk: Percakapan Belum Selesai”
KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028
Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026
komentar
beritaTerbaru