Selain itu, upaya pengamanan aset negara juga terus dilakukan. Hingga kini, pengamanan aset telah mencapai Rp16 triliun melalui penetapan garis sempadan pada 55 situs dan enam danau berdasarkan estimasi zona nilai tanah.
Pengawalan juga menyasar sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pada program MBG, pengawalan dilakukan terhadap ketepatan sasaran dan mutu gizi, kelembagaan, serta penguatan sistem pembayaran digital. Sedangkan pada KDKMP, fokus diarahkan pada penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem informasi, pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengelola.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menyampaikan sejumlah contoh pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang dinilai berjalan baik, di antaranya aksi pengendalian alih fungsi lahan dan tumpang tindih kawasan hutan.
Menurut Bappenas, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027-2028 harus mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan serta selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup delapan klaster dan 60 program prioritas.
Dari perspektif reformasi birokrasi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengingatkan pentingnya kejelasan dalam pelaksanaan setiap aksi. Hal itu meliputi isu yang harus dieskalasikan, instansi penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengambilan keputusan apabila target tidak tercapai.
Ia juga mendorong agar Rencana Aksi Pencegahan Korupsi diperkuat dengan kerangka logis atau logframe yang lebih tajam dan berbasis risiko, termasuk memperluas penerapan instrumen pengelolaan konflik kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong konsolidasi regulasi dan kebijakan, penguatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), digitalisasi tata kelola yang terintegrasi, hingga pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data tunggal.
Pada penghujung forum, seluruh anggota Timnas PK yang hadir mengikuti sesi diskusi dan konfirmasi terhadap Rencana Aksi Pencegahan Korupsi periode 2027-2028. Sesi tersebut menjadi bagian dari upaya mengonsolidasikan agenda dan arah aksi untuk periode berikutnya.
Pertemuan juga membahas perkembangan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Revisi tersebut diarahkan untuk memastikan Stranas PK tetap relevan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta prioritas Presiden, termasuk dalam penetapan aksi pada tingkat strategis.
"Persetujuan arah revisi ini penting agar naskah urgensi dan proses penyusunan regulasi memiliki pijakan yang sama di antara anggota Timnas PK," ungkap Setyo.
Dalam forum tersebut juga disepakati Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai pemrakarsa revisi Perpres tersebut.
Pertemuan turut dihadiri Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kresna Reza, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Direktur PP LHKPN KPK sekaligus Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, serta jajaran terkait.
Melalui pengawalan dan evaluasi yang terintegrasi, Stranas PK diharapkan mampu menjadi instrumen yang andal untuk memastikan Program Prioritas Nasional tidak hanya terlaksana, tetapi juga didukung sistem pengendalian yang kuat sejak tahap perencanaan hingga implementasi. (R)
beritaTerkait
komentar