Wakapolri Tekankan Pencegahan Dini Hadapi Bencana dan Konflik Sosial

Cikeas (buseronline.com) - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan langkah pencegahan dini dalam menghadapi potensi bencana alam maupun konflik sosial di Indonesia.

Dilansir dari laman Humas Polri, hal tersebut disampaikan Dedi saat memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Menghadapi Bencana dan Konflik Sosial Tahun 2026 di Cikeas, Jawa Barat, pada 7 September 2026.

Dedi menyebut Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, geografis, dan klimatologis yang kompleks. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire juga meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung api.

"Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun pada fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana," ujar Dedi.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Dedi, sejak Januari 2026 hingga saat ini telah terjadi 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Bencana tersebut didominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Dari berbagai kejadian tersebut, sebanyak 397 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 4 juta masyarakat harus mengungsi.

Menghadapi kondisi tersebut, Polri memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana untuk memberikan respons cepat melalui Operasi Aman Nusa II.

Personel Polri disiapkan untuk melakukan berbagai tindakan, mulai dari evakuasi dan pencarian korban, pengamanan lokasi bencana, pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi, hingga memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

"Dengan kesiapan personel, sarana prasarana, dan kecepatan bertindak, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, meringankan beban masyarakat yang terdampak, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap situasi bencana," tegasnya.

Selain bencana alam, Dedi juga mengingatkan jajaran Polri mengenai potensi konflik sosial yang dapat dipicu berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan.

Ia menilai potensi konflik tersebut dapat berkembang melalui ruang digital apabila tidak dikelola secara tepat. Karena itu, Polri diminta memperkuat deteksi dini, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, serta patroli siber terhadap narasi provokatif.

Pendekatan persuasif juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pada penanganan konflik sosial, utamakan langkah pencegahan untuk mitigasi seluruh risiko serta dampak berkelanjutan yang ditanggung masyarakat. Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat untuk dapat memitigasi timbulnya konflik," kata Dedi.

Dedi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi.

Meski demikian, Polri harus tetap memiliki kesiapan untuk mencegah potensi eskalasi agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi konflik, kekerasan, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kondisi konflik, personel Polri harus mampu melakukan pengamanan, memisahkan pihak-pihak yang berkonflik, melindungi masyarakat dan objek vital, serta melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.

Pemprov Jabar Terapkan PJJ di Wilayah dengan Sebaran Abu Vulkanik Tinggi

Wakapolri Dorong Penanganan Karhutla Berbasis Prediksi dan Kolaborasi

Wagub Jabar Dorong Masyarakat Sadar Risiko Penyakit Jantung

20 Sekolah di Kabupaten Bekasi Selesai Jalani Verifikasi Adiwiyata 2026

Jabar-Henan Perkuat Kerja Sama, Bidik Investasi hingga Perdagangan Komoditas

Disdik Jabar Tata Pengelolaan Dapodik, Pelayanan Data Harus Makin Cepat dan Akurat