Gubernur Jateng Tegaskan Tak Boleh Ada Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

"Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Johanis.

Di sisi lain, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat dinilai harus mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko dan mencegah terjadinya korupsi. "APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi," kata Setya.

Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh sekadar mengejar skor atau kelengkapan dokumen. Pengawasan harus mampu mencerminkan kondisi tata kelola pemerintahan yang sebenarnya.

Perencanaan pembangunan juga harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar banyaknya rapat, dokumen, maupun tingginya serapan anggaran.

Melalui penguatan integritas dan pengawasan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (R)

Jateng Jadikan Desa Kepyar Proyek Percontohan Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Jateng Tingkatkan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan

UMKM Jawa Tengah Olah Limbah Jadi Produk Kreatif, Tembus Pasar Internasional

Pemprov Jateng Buka Beasiswa Mahasantri dan Santri Penggerak 2026

Omzet Galeri UKM Jateng Tembus Rp439 Juta dalam Enam Bulan, Bakal Direbranding

Pemprov Jateng Perluas Akses Pendidikan, Ribuan Siswa Kurang Mampu Terbantu