KPK Ungkap Strategi Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap berbagai strategi kreatif di balik keberhasilan kampanye antikorupsi yang mampu menggerakkan masyarakat.

Dilansir dari laman KPK, hal tersebut dibahas dalam agenda daring Behind The Campaign: Rahasia Dapur Juara Pariwara Antikorupsi yang digelar Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK, Rabu.

Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman bagi pemerintah daerah untuk mempelajari proses kreatif, strategi, tantangan, hingga praktik baik para juara Pariwara Antikorupsi 2025. Sejumlah pendekatan yang dibahas antara lain pemanfaatan strategi omnichannel serta penguatan gerakan antikorupsi berbasis akar rumput.

Direktur Soskam KPK Amir Arief mengatakan, kampanye antikorupsi membutuhkan pendekatan yang kreatif dan kontekstual agar pesan integritas lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, budaya dan kearifan lokal dapat menjadi kekuatan pemerintah daerah dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Dengan memahami karakter dan bahasa masyarakat setempat, kampanye diharapkan mampu melahirkan lebih banyak aktor perubahan hingga tingkat komunitas.

"Pariwara Antikorupsi bukan sekadar kompetisi atau penyampaian pesan melalui iklan layanan masyarakat. Kami ingin membangun ruang belajar antardaerah agar praktik baik dari satu daerah dapat menjadi solusi bagi daerah lain," ujar Amir.

Amir mengakui, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kampanye antikorupsi, mulai dari keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia hingga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Karena itu, KPK memberikan pembekalan, konsultasi, pendampingan, serta informasi teknis selama pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2026. Langkah tersebut dilakukan sejak tahap pendaftaran hingga proses kurasi dan penilaian.

Salah satu praktik baik yang dibagikan dalam forum tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Auditor Madya Inspektorat Daerah DKI Jakarta, Arif Setyadi, menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan strategi omnichannel dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital.

Pesan antikorupsi ditempatkan di sejumlah media penyiaran pada unit pelayanan publik dan disesuaikan dengan pola mobilitas masyarakat. Strategi tersebut bertujuan agar pesan integritas dapat hadir secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari.

Pengembangan materi kampanye juga dilakukan berdasarkan data dan evaluasi, termasuk dengan memanfaatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Data tersebut digunakan untuk mengetahui area yang masih perlu diperkuat sehingga komunikasi antikorupsi dapat lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Demak menilai keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan inovasi. Inspektur Daerah Kabupaten Demak Kurniawan Arifendi mengatakan, program pencegahan korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan yang sudah berjalan.

Pemkab Demak juga terus memetakan titik rawan dalam pelayanan publik, memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta melibatkan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi.

Praktik serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten. Plt. Kasubag Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Dian Mandasari Putri, mengatakan keberhasilan Klaten dalam Pariwara Antikorupsi 2025 menjadi momentum untuk memperluas gerakan integritas hingga tingkat masyarakat.

Sepanjang 2025, Pemkab Klaten mengembangkan 11 kegiatan dengan menyisipkan pesan antikorupsi dalam berbagai momentum publik. Strategi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan program yang telah berjalan sehingga tidak selalu membutuhkan kegiatan baru.

Salah satunya melalui program "Insting" atau Inspektorat In House Training yang menyasar pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola keuangan. Gerakan tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan pemerintah, pelajar, komunitas, dan masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Kudus mengembangkan pendekatan kreatif melalui berbagai kegiatan publik. PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, Doni Bagus, mengatakan edukasi antikorupsi dikemas melalui kegiatan seperti lomba paduan suara dan senam agar pesan integritas lebih menarik dan mudah diterima masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Inspektorat Kabupaten Kudus menggandeng Dinas Pendidikan karena kegiatan menyasar pelajar SMP, serta melibatkan pihak yang memiliki kompetensi di bidang musik dan kreativitas.

Melalui berbagai pengalaman tersebut, KPK mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengejar luasnya jangkauan kampanye, tetapi juga memastikan adanya perubahan nyata di masyarakat.

Kampanye antikorupsi dinilai akan semakin kuat apabila dilakukan secara kreatif, kolaboratif, berkelanjutan, serta disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pesan integritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dapat diwujudkan menjadi kebiasaan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. (R)

KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi Dana Hibah di Kalimantan

KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp24,3 Miliar Kepada Kementerian Pertahanan

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan, 33 Hakim Pernah Terjerat Korupsi

KPK-Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Dibekali Kompetensi Antikorupsi

KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026