KPK Ungkap Strategi Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap berbagai strategi kreatif di balik keberhasilan kampanye antikorupsi yang mampu menggerakkan masyarakat.

Dilansir dari laman KPK, hal tersebut dibahas dalam agenda daring Behind The Campaign: Rahasia Dapur Juara Pariwara Antikorupsi yang digelar Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK, Rabu.

Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman bagi pemerintah daerah untuk mempelajari proses kreatif, strategi, tantangan, hingga praktik baik para juara Pariwara Antikorupsi 2025. Sejumlah pendekatan yang dibahas antara lain pemanfaatan strategi omnichannel serta penguatan gerakan antikorupsi berbasis akar rumput.

Direktur Soskam KPK Amir Arief mengatakan, kampanye antikorupsi membutuhkan pendekatan yang kreatif dan kontekstual agar pesan integritas lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, budaya dan kearifan lokal dapat menjadi kekuatan pemerintah daerah dalam menyampaikan pesan antikorupsi. Dengan memahami karakter dan bahasa masyarakat setempat, kampanye diharapkan mampu melahirkan lebih banyak aktor perubahan hingga tingkat komunitas.

"Pariwara Antikorupsi bukan sekadar kompetisi atau penyampaian pesan melalui iklan layanan masyarakat. Kami ingin membangun ruang belajar antardaerah agar praktik baik dari satu daerah dapat menjadi solusi bagi daerah lain," ujar Amir.

Amir mengakui, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kampanye antikorupsi, mulai dari keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia hingga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Karena itu, KPK memberikan pembekalan, konsultasi, pendampingan, serta informasi teknis selama pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2026. Langkah tersebut dilakukan sejak tahap pendaftaran hingga proses kurasi dan penilaian.

Salah satu praktik baik yang dibagikan dalam forum tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Auditor Madya Inspektorat Daerah DKI Jakarta, Arif Setyadi, menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan strategi omnichannel dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital.

Pesan antikorupsi ditempatkan di sejumlah media penyiaran pada unit pelayanan publik dan disesuaikan dengan pola mobilitas masyarakat. Strategi tersebut bertujuan agar pesan integritas dapat hadir secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari.

Pengembangan materi kampanye juga dilakukan berdasarkan data dan evaluasi, termasuk dengan memanfaatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Data tersebut digunakan untuk mengetahui area yang masih perlu diperkuat sehingga komunikasi antikorupsi dapat lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Demak menilai keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan inovasi. Inspektur Daerah Kabupaten Demak Kurniawan Arifendi mengatakan, program pencegahan korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan yang sudah berjalan.

Pemkab Demak juga terus memetakan titik rawan dalam pelayanan publik, memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta melibatkan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi.

Nawal Dorong Penguatan Layanan Terpadu untuk Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

KPK Perluas Edukasi Antikorupsi di Jawa Tengah, Sasar Mahasiswa hingga Tokoh Agama

KPK Petakan Anomali Perencanaan, Anggaran, dan Pengadaan di Pemprov Kaltim

KPK Dorong Pengelolaan PI 10 Persen Migas Kaltim Beri Manfaat Lebih Luas

28 Pasang Pelajar Temanggung Ikuti Integrity Champion 2026

KPK dan MA Perkuat Integritas Pimpinan Pengadilan melalui PRISMA Batch IV