Pemprov Sumut Siapkan Perda Larangan Vape untuk Perkuat Pencegahan Narkoba

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana meningkatkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape menjadi Peraturan Daerah (Perda). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di Sumut.

Selama ini, larangan penggunaan vape telah diberlakukan melalui Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut. Adapun bagi masyarakat umum, kebijakan tersebut masih berupa imbauan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Mulyono mengatakan DPRD Sumut memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut sehingga pemerintah berencana meningkatkan statusnya menjadi Perda agar memiliki kekuatan hukum yang lebih luas.

"Larangan penggunaan vape bagi ASN, PPPK, dan pegawai BUMD telah diberlakukan melalui instruksi gubernur. Karena mendapat sambutan baik dari DPRD, kebijakan ini akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah," ujar Mulyono dalam talkshow di TVRI Sumut bersama Dinas Kominfo Sumut, Rabu.

Menurut Mulyono, kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipasi karena rokok elektrik dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Meski tidak semua produk vape mengandung zat terlarang, pemerintah ingin mencegah munculnya celah penyalahgunaan di lingkungan ASN maupun masyarakat.

Dalam mendukung pemberantasan narkoba, Pemprov Sumut juga membentuk Tim Terpadu Penanganan Narkoba yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Sumut, dan sejumlah instansi terkait. Tim ini menjalankan tiga pendekatan utama, yakni pencegahan, penindakan terhadap jaringan pengedar, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Mulyono menjelaskan, tim gabungan secara rutin melakukan razia di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Masyarakat yang terbukti menggunakan narkoba akan menjalani asesmen di BNN. Jika terbukti hanya sebagai pengguna, mereka akan menjalani rehabilitasi. Namun apabila terlibat sebagai pengedar, proses hukum akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Tatar Nugroho, mengapresiasi langkah Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang menerbitkan instruksi larangan penggunaan vape di lingkungan ASN.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika.

Tatar menambahkan, rencana penyusunan Perda larangan penggunaan vape merupakan kebijakan yang relatif baru di Indonesia dan telah mendapat apresiasi dari BNN Pusat.

Ia berharap regulasi tersebut mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkotika di Sumut. (P3)

Pemprov Sumut Catat 38 Kerja Sama Daerah, Naik 100 Persen Dibanding Tahun 2025

Pendapatan Daerah Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Naik 3,71 Persen

Pemprov Sumut Siapkan Delapan Event, Targetkan 365 Ribu Kunjungan Wisman pada 2026

Pemprov Sumut Gandeng AFEBI Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah Bangun Ekonomi Daerah

Anggaran Sumut 2027 Turun Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan

Pemprov Sumut Dukung Gerakan Pesantren Bebas TB, Deliserdang Jadi Pusat Peluncuran Nasional