KPK Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Dana Otsus Papua

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola Dana Otsus melalui integrasi sistem antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan lembaga pengelola dana.

Penyaluran Dana Otsus tahun 2025 kepada 46 pemerintah daerah di enam provinsi Papua disebut telah terealisasi sepenuhnya dan kini fokus diarahkan pada pengawasan implementasi agar penggunaan anggaran semakin transparan dan akuntabel.

Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk terus memperkuat tata kelola Otonomi Khusus melalui prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Dana Otsus benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua melalui peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

KPK berharap penguatan tata kelola Dana Otsus Papua menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendorong pembangunan Papua yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (R)

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Empat Diduga Anggota Batalyon Eden Sawi Tewas dalam Penindakan di Yahukimo

Patroli Jalan Kaki Satgas Damai Cartenz di Muara Puncak Jaya, Sapa Warga dan Bagikan Makanan Ringan

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Kritis Melihat Privilege dan Prestasi

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Penjarakan Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini untuk Bentuk Generasi Berintegritas