KPK Tekankan Peran Pasangan Pimpinan Daerah sebagai Benteng Integritas

Sementara itu, Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Utama KPK, Suharsi, menekankan pentingnya pemahaman keluarga terhadap bahaya gratifikasi. Ia menyebut berbagai bentuk hadiah, fasilitas, maupun pelayanan khusus yang berkaitan dengan jabatan sering kali dianggap lumrah, padahal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diberikan kepada pejabat, tetapi juga kepada keluarga yang berada di lingkar terdekat pengambil keputusan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan bahwa pola korupsi saat ini semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak di luar struktur pemerintahan. Karena itu, integritas harus diperkuat sejak tahap awal perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan program.

Melalui PAKU Integritas, KPK berharap penyelenggara negara dan keluarganya dapat bersama-sama menjaga amanah jabatan serta membangun budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan pemerintahan maupun keluarga. (R)

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Daerah Lewat PAKU Integritas 2026

CPRN Summit 2026 Dorong Sinergi Riset dan Kebijakan Pendidikan di Asia Tenggara

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

DKI Jakarta Jadi Percontohan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru

Pemerintah Resmi Luncurkan Perpres Penanganan Anak Tidak Sekolah