Pemerintah Perkuat Pengawasan Program Strategis Nasional, Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional guna memastikan setiap kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo mengatakan pemerintah berupaya keras membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dengan meningkatkan fungsi pengawasan di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memerangi budaya korupsi yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," ujar Prasetyo.

Menurutnya, pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap program pemerintah. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan menjalankan mekanisme pengawasan secara rutin guna memastikan pelaksanaan program sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prasetyo menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, setiap kementerian dan lembaga juga memiliki sistem pengawasan internal yang terus diperkuat.

"Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden secara berkala menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan target pembangunan nasional dapat dicapai sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," kata Prasetyo.

Pemerintah berharap penguatan sistem pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. (DKI1)

LBH Medan Minta Hak Keluarga Korban Ledakan Grand Polonia Dipenuhi

Pemerintah Percepat Pengembangan Kendaraan Listrik, Siapkan Pabrik Motor Listrik Nasional

Kapolres Samosir Tegaskan Perang terhadap Narkoba, Illegal Logging dan Judi

Ijeck Soroti Kecelakaan Maut di Sibolangit, Siap Bahas Penertiban ODOL di Komisi V DPR RI

Laka Maut di Grand Hill Sibolangit, 9 Kendaraan Terlibat, 4 Korban Meninggal

Diduga Rem Blong, Kecelakaan Beruntun Libatkan Enam Kendaraan di Jalan Jamin Ginting Sibolangit