KPK Soroti Risiko Korupsi di Sektor Transportasi, Kemenhub Masuk Kategori Rentan SPI 2025

Bogor (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya penguatan integritas di sektor transportasi nasional yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan anggaran dan proyek strategis pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang digelar di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Aparatur Perhubungan di Bogor, Rabu. Sebanyak 40 aparatur dari unit strategis Kemenhub mengikuti kegiatan tersebut.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut sektor transportasi memiliki kompleksitas tinggi yang membuka ruang terjadinya fraud, mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan proyek infrastruktur bernilai besar.

Ia menegaskan bahwa penguatan integritas bukan sekadar agenda pelatihan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi komitmen Kemenhub yang terus membuka ruang evaluasi dan pembenahan internal," ujar Wawan dilansir dari laman KPK.

KPK juga menyoroti dampak korupsi di sektor transportasi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas infrastruktur, meningkatkan biaya logistik, dan melemahkan kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Kemenhub tercatat berada pada kategori rentan dengan skor 65,04, turun 8,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional, indeks integritas berada di angka 72,32.

KPK menilai hasil tersebut sebagai alarm penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi secara lebih menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko.

Selain itu, sektor transportasi dinilai semakin rawan karena Kemenhub diproyeksikan mengelola anggaran besar mencapai Rp28,4 triliun pada 2026.

Inspektur Jenderal Kemenhub, Djarot Tri Wardhono, menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mencegah penyimpangan.

Sementara itu, Kepala BPSDM Perhubungan Kemenhub, Suharto, menekankan pentingnya internalisasi nilai integritas melalui pendekatan pembelajaran yang reflektif.

KPK berharap kegiatan ini mampu melahirkan agen perubahan atau champion integritas di lingkungan Kemenhub, sehingga budaya antikorupsi dapat tertanam kuat di setiap lini birokrasi. (R)

KPK Luncurkan Program “Desa Matang Pengadaan” untuk Perkuat Pencegahan Korupsi Dana Desa

KPK Soroti Risiko Korupsi SPMB 2026/2027, Tekankan Penguatan Integritas Pendidikan

Pemko Bogor Fasilitasi 544 Warga Ikuti Pendidikan Gratis Lewat PKBM

Pemkab Magelang Terima Aset Rampasan Negara Senilai Rp4,2 Miliar dari KPK

KPK dan MA Gelar Pelatihan PRISMA untuk Perkuat Integritas Aparatur Peradilan

PORPI Kota Bogor Diminta Aktif Edukasi Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat