NTB dan Kementan Percepat Hilirisasi Ayam Terintegrasi untuk Perkuat Peternak Rakyat

Mataram (buseronline.com) - Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat realisasi program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) sebagai upaya memperkuat peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Dilansir dari laman Kementan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya kepastian skema pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan oleh peternak, terutama di Kabupaten Sumbawa yang telah disiapkan sebagai lokasi pengembangan.

"Kami berharap ada kepastian skema pelaksanaan program HAT di NTB karena ini sangat ditunggu realisasinya," ujar Iqbal dalam audiensi bersama Kementerian Pertanian di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov NTB memilih skema penyertaan modal melalui BUMD yang kemudian akan bekerja sama operasi (KSO) dengan BUMN.

Salah satu BUMD yang disiapkan adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE), dengan rencana peningkatan penyertaan modal hingga Rp100 miliar untuk mendukung pengembangan ekosistem peternakan terintegrasi di Sumbawa.

Dari pihak Kementerian Pertanian, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Makmun menyampaikan bahwa komitmen daerah menjadi faktor penting dalam percepatan program.

"Dengan dukungan daerah, program HAT bisa berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi peternak," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konsep hilirisasi dirancang untuk memberikan kepastian usaha dari hulu hingga hilir, termasuk jaminan penyerapan hasil produksi agar harga lebih stabil. Dukungan juga datang dari BUMN pangan ID Food melalui PT Nusindo yang siap memperkuat aspek offtake dan pemasaran hasil peternakan unggas.

Sementara itu, pelaku usaha lokal PT Tatar Sepang Alam Lestari menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam ekosistem HAT bersama PT Berdikari, termasuk rencana pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor per jam di Sumbawa.

Direktur perusahaan tersebut, Heru Purnawirawan, mengatakan pembangunan RPHU akan memperkuat rantai pasok lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri perunggasan daerah.

Program ini juga sejalan dengan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yang menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada peternak rakyat melalui penguatan sistem hilirisasi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha, program HAT diharapkan mampu memperkuat posisi peternak rakyat sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. (R)

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Calon Pemimpin Pertamina

Presiden Prabowo Benahi BUMN, Ratusan Perusahaan Tak Sehat Ditutup

Presiden Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Bertolak ke NTB untuk Kunjungan Kerja

Pertamina Tuntaskan Penataan 31 Entitas Anak Usaha pada Semester I 2026

Prabowo dan Rosan Bahas Optimalisasi Aset Negara serta Percepatan Transformasi BUMN